SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Ketiadaan pelayaran angkutan kapal sungai tujuan Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) di Pelabuhan Sungai Kunjang Samarinda selama 12 hari terakhir membawa berdampak serius pada harga kebutuhan pokok.
Akibat kapal-kapal angkutan orang dan barang yang tidak bisa berlayar karena kekosongan BBM solar subsidi, pasokan bahan pokok ke daerah hulu Mahakam khususnya Kutai Barat mulai menipis. Kondisi ini memicu lonjakan harga pangan yang mulai mencekik warga.
Demikian yang terungkap dalam pertemuaan koordinasi terkait mekanisme penyaluran BBM untuk angkutan sungai di Kantor Dinas Perhubungan Kaltim, di Samarinda, Kamis 5 Februari 2026. Pertemuan itu dihadiri langsung jajaran DPRD Kubar dan Organisasi Angkutan Sungai Mahakam Ulu (Orgamu).
Ketua Orgamu Husaini Anwar menerangkan, terhentinya distribusi selama hampir dua pekan telah menciptakan gejolak ekonomi yang luar biasa. Penyebabnya, 90 persen pasokan logistik untuk wilayah Kubar dan Mahulu sangat bergantung pada distribusi sembako dari Samarinda yang dibawa setiap harinya melalui kapal angkutan sungai.
“DPRD Kubar menyampaikan keluhan masyarakat mengenai kondisi di sana. Yang sangat mengkhawatirkan adalah masalah sembako. Bukan lagi mulai langka, tetapi sudah langka. Harga-harga sudah mencekik dan naik, akhirnya masyarakat mengeluh,” kata Husaini usai pertemuan itu.
Dalam kondisi normal, setidaknya ada dua kapal yang berangkat setiap hari menuju Melak di Kubar dan Long Bagun di Mahulu, dengan kapasitas muat mencapai 50 hingga 80 ton per kapal.
Terhentinya operasional armada ini secara otomatis memutus rantai pasok pangan bagi ribuan warga di pedalaman.
“Karena kapal kita yang sering mengangkut itu perhari dua kapal. Saat ini sudah 12 hari terhenti luar biasa gejolaknya di sana,” jelasnya.
Penyebab utama terhentinya kapal-kapal ini adalah belum adanya kejelasan mengenai distribusi BBM subsidi, karena belum terbitnya surat dari Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas.
Untuk itu, Orgamu bersama DPRD Kubar mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera melakukan komunikasi intensif dengan BPH Migas agar kapal bisa kembali mendapatkan solar subsidi untuk kembali beroperasi.
“Kami mohon ada kebijakan segera supaya masalah kelangkaan BBM subsidi ini teratasi,” tegas Husaini.
Hingga saat ini, para pemilik kapal dan masyarakat di hulu Mahakam masih berada dalam ketidakpastian. Husaini mengaku pihaknya belum mendapatkan kepastian kapan BBM subsidi tersebut akan kembali didistribusikan ke kapal-kapal angkutan sungai.
Terkait sertifikasi kapal, Husaini menyebut saat ini 21 kapal telah tersertifikasi, sementara sisanya masih dalam proses pengajuan karena sedang menjalani perbaikan.
“Katanya (Dishub Kaltim) dari BPH Migas sudah ada surat keputusan, tapi sampai sekarang belum diserahkan ke Dishub Provinsi. Kami belum menangkap sinyal jelas kapan BBM subsidi itu bisa disalurkan,” demikian Husaini Anwar.
Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi
Tag: Distribusi SembakoKebutuhan PokokKutai BaratMahakam Ulutransportasi Sungai