SANGATTA.NIAGA.ASIA – Menindaklanjuti arahan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terkait pengelolaan aset daerah, yaitu kendaraan operasional kedinasan harus digunakan sesuai tugas dan fungsinya, tidak boleh dibawa pensiun atau mutasi. Demikian ditegaskan Sekretaris Kabupaten Irawansyah, saat membuka rapat coffee morning yang dipimpin Wakil Bupati Kasmidi Bulang, diruang Meranti Kantor Bupati, Senin (22/4/2019).

“Saat pemeriksaan oleh BPK saya diminta agar segera menindaklanjuti terkait penanganan aset pemerintah daerah apakah terkait aset Perusda. Kemudian aset Pemda (kendaraan dinas) yang saat ini banyak dipakai pejabat di luar yang sudah pensiun dan bagaimana tindak lanjutnya. Apakah didum (dijual secara lelang) atau bagaimana prosesnya segera ditindaklanjuti,” kata Irawan di hadapan Asisten Pemkesra Suko Buono dan puluhan kepala OPD dan pejabat, di lingkup Pemkab Kutim.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Kasmidi Bulang setuju apabila dilakukan proses dum pada kendaraan dinas. Untuk itu, dia mengintruksikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim untuk segera menginvertarisir mobil dinas yang masih tercatat, secara fisik kendaraan tidak di wilayah Kutim. Pasalnya, ada beberapa mobil berplat “R” justru berada di luar Kutim.

“Masih banyak aset kita yang tidak dimaksimalkan. Saya juga melihat masih ada beberapa mobil yang ada di dinas – dinas masih bisa diperbaiki daripada menganggur saja,” ucapnya.

Kasmidi menambahkan, alangkah baiknya semua kendaraan dinas ditarik, untuk memudahkan pencatatan kendaraan yang masih layak guna dan rusak. “Baiknya semua kendaraan ditarik. kemudian diinventarisir satu persatu agar bisa dimaksimalkan,” tegas orang nomor dua di Kutim itu. (hms10)