TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Bupati Aulia Rahman Basri berencana menjadikan aspal sebagai solusi utama untuk membangun jalan lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), terutama untuk ruas yang tidak dilalui kendaraan berat.
Kebijakan itu dipilih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar karena dinilai lebih efisien dari sisi anggaran dibandingkan rigid beton, sekaligus memungkinkan jangkauan pembangunan yang lebih luas.
Dijelaskan Aulia, kebijakan ini merupakan hasil audiensi serta pembahasan bersama Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) dalam rangka memetakan kebutuhan jalan lingkungan di seluruh wilayah Kukar.
“Kemarin kita sudah duduk bersama dengan Dinas Perkim untuk memetakan kebutuhan jalan lingkungan yang ada di Kukar,” ujarnya menjawab pertanyaan Niaga.Asia pada Senin malam (16/3/2026) di Cofferal Tenggarong.
Pemetaan ini menjadi langkah awal Pemkab Kukar untuk memastikan pembangunan benar-benar berjalan terarah dan tepat sasaran. Pasalnya, selama ini pembangunan jalan lingkungan kerap terkendala perbedaan data dan perencanaan antar pihak.
Mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, desa, hingga pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD jelas Aulia, seringkali berjalan dengan pendekatan masing-masing sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih.
Untuk mengatasi hal itu, Pemkab Kukar kini menyusun sistem satu data jalan lingkungan yang akan menjadi acuan bersama, sehingga seluruh pihak mengacu pada data yang sama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
“Semua harus satu data. Tidak boleh lagi Perkim sendiri, kecamatan sendiri, desa sendiri. Kita ingin indikator kinerjanya jelas,” jelasnya.
Selain menyatukan data, Bupati Aulia Rahman Basri rupanya juga mulai menyusun standar teknis pembangunan jalan lingkungan. Salah satunya dengan mendorong penggunaan aspal sebagai material utama untuk jalan yang tidak dilalui kendaraan berat.
Dari hasil analisis, aspal dinilai lebih ekonomis dan mampu menjangkau pembangunan yang lebih luas. Dengan anggaran yang tersedia, penggunaan aspal memungkinkan lebih banyak ruas jalan yang bisa diperbaiki dibandingkan menggunakan rigid beton.
Namun demikian, Aulia menegaskan bahwa penggunaan rigid tetap diperlukan untuk ruas jalan tertentu, khususnya jalan yang dilalui kendaraan berat seperti truk atau alat berat. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan daya tahan jalan.
“Kalau dilalui kendaraan berat, mau tidak mau tetap harus pakai rigid. Tapi kalau tidak, kita gunakan aspal karena lebih efisien,” terangnya.
Tak hanya fokus pada badan jalan, ia juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung. Jalan lingkungan yang dibangun harus dilengkapi dengan drainase dan pengaturan elevasi agar aliran air berjalan lancar dan tidak menyebabkan genangan.
“Harapan kita jalan lingkungan dibangun lengkap, ada paritnya, ada elevasinya, sehingga air tidak menggenang,” tegasnya.
Berdasarkan hasil pemetaan sementara, total jalan lingkungan di Kukar yang membutuhkan pembenahan mencapai 2.000 kilometer. Jumlah ini mencakup jalan-jalan di kawasan permukiman, gang, hingga lingkungan perdesaan.
Untuk menuntaskan seluruh kebutuhan itu, diperkirakan membutuhkan anggaran hingga hampir Rp3 triliun. Namun, Pemkab Kukar memastikan perbaikan akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Pada tahun 2026 ini beber Aulia, pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp60 miliar sebagai tahap awal pelaksanaan program pembangunan jalan lingkungan. Anggaran ini diharapkan dapat menjadi fondasi awal dalam penataan infrastruktur yang lebih terintegrasi.
Dalam proses perencanaannya, Pemkab Kukar melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Bappeda, bagian pemerintahan, seluruh kecamatan, hingga Sekretariat DPRD.
Keterlibatan lintas sektor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan selaras.
“Jadi persepsi kita sama, tidak ada beda-beda persepsi satu dengan yang lain,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan
Tag: Jalan