JAKARTA.NIAGA.ASIA – Di sela-sela kegiatan pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Bupati Kutai Timur Ismunandar, menyempatkan hadir dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju yang digelar pemerintah pusat, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang juga turut mengundang seluruh kepala daerah dan unsur keamanan tingkat daerah, mulai dari Kapolda, Kapolres, Jaksa Tinggi, Pangdam, KPK hingga BPK, garapan Kemendagri di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, forum itu merupakan sebagai bentuk penyampaian langsung dari visi dan misi presiden kepada daerah. Tito meminta setiap kepala daerah paham kondisi yang terjadi di tingkat daerah.

“Kuncinya adalah kunci berjalannya program yang direncanakan pemerintah pusat. Harapannya visi misi Presiden betul-betul lebih clear dan terarah. Ada satu pihak yang punya peran penting, untuk keberhasilan visi misi Presiden. Yakni pemerintah daerah,” kata Tito dalam sambutannya.

Tito mengatakan Presiden Joko Widodo telah memaparkan visi dan misinya untuk lima tahun pemerintahan ke depan. Namun paparan itu belum pernah dilakukan secara langsung di hadapan seluruh unsur pimpinan daerah.

“Hari ini, ada 2.693 orang yang datang di sini. Mulai dari kepala daerah, DPRD, Kejaksaan, Polri, juga TNI Kami siap mendengar arahan Bapak. Kita semua ingin mendengarkan langsing visi misi untuk lima tahun ke depan,” kata Tito.

Sementara itu, Bupati Kutim Ismunandar mengatakan, hasil dari Rakornas ini untuk memantapkan kerja sama Pemkab Kutim bersama pemerintah pusat khususnya lima tahun ke depan, di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Tidak hanya itu, Tito juga turut menyampaikan hal yang sama tentang kesesuaian program.

“Pemkab Kutim terus meningkatkan pelayanan dan memantapkan sinergitas program, dengan pemerintah pusat dan provinsi, demi Indonesia lebih baik. Contohnya saja, kita sudah menjalankan program pembangunan manusia, pendidikan dan kesehatan. Melanjutkan infrastruktur, menyederhanakan aturan investasi, dan reformasi birokrasi, bisa benar-benar dipahami. Selain itu kita juga mempermudah membuka lapangan kerja di tingkat daerah,” tutupnya. (hms13)