SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Gubernur Rudy Mas’ud menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam menyambut proyek investasi strategis dari perusahaan migas global Eni yang akan mulai berproduksi pada 2027.
Proyek ini merupakan salah satu investasi migas terbesar di Indonesia, dengan nilai lebih dari USD 10 miliar atau setara Rp100 triliun.
Pernyataan ini disampaikan Gubernur Rudy Mas’ud saat menjawab pertanyaan Niaga.Asia terkait janji Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, soal akan diberikannya jatah Participating Interest (PI) kepada Kaltim dari proyek investasi migas Eni, meskipun lokasi eksplorasinya berada di atas 12 mil laut, wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Kami menyambut baik apa yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM RI, bahwa ada kegiatan eksplorasi minyak dan gas yang saat ini berlangsung di Kaltim,” ujar Rudy Mas’ud, Sabtu (19/7).
Ia menegaskan, walaupun wilayah eksplorasi berada di zona yurisdiksi pusat, pemerintah pusat tetap akan memberikan ruang kepada Pemerintah Provinsi Kaltim agar mendapat bagian dari Participating Interest (PI) untuk kemaslahatan masyarakat daerah.
“Posisi Eni memang di atas 12 mil laut, jadi itu kewenangan pusat. Tapi alhamdulillah, Pak Menteri tadi menyampaikan bahwa akan ada bagian yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim. Mudah-mudahan Kaltim bisa mendapatkan porsi yang proporsional dari PI ini, karena manfaatnya sangat besar bagi rakyat,” katanya.
Sebelumnya di hadapan Gubernur Rudy dan jajarannya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan bahwa investasi Eni di sektor migas Kaltim akan menjadi legacy besar bagi daerah. Ia menegaskan komitmen agar PI bisa diserahkan pada pemerintah daerah (pemda) sebagai bentuk kedaulatan ekonomi lokal.
“Saya akan memberikan hadiah kepada Pemda Kaltim. Besok, 2027, Eni akan mulai produksi. PI-nya, Participating Interest itu, kita minta kepada Eni agar menyerahkan sebagian kepada daerah,” beber Bahlil.
Menurut Bahlil, dengan masuknya investasi senilai lebih dari USD 10 miliar, maka potensi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kaltim juga akan melonjak signifikan.
“Kalau itu terjadi, maka dana bagi hasil untuk Kaltim akan bertambah lagi. Dan saya minta kepada mereka agar PI-nya benar-benar diserahkan. Kita harus jadikan daerah sebagai tuan di negeri sendiri,” tegasnya.
Ditegaskan Rudy Mas’ud, Pemerintah Provinsi Kaltim pun siap menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat dan pihak Eni agar proses pembagian Participating Interest dapat berjalan adil, transparan dan membawa manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
“Kami percaya, dengan komunikasi yang baik antara pusat dan daerah, Provinsi Kaltim akan memperoleh manfaat maksimal,” pungkasnya.
Proyek eksplorasi dan produksi Eni di lepas pantai Kaltim ini diproyeksikan akan menjadi salah satu proyek energi nasional strategis. Produksi dijadwalkan berlangsung secara bertahap mulai 2027 – 2029, dan diharapkan menjadi penopang baru ekonomi Kaltim seiring berjalannya transisi dari batu bara menuju energi baru dan terbarukan.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV Diskominfo Kaltim
Tag: investasi migas