SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Untuk mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal health Coverage (UHC) di Samarinda, kepesertaan warga di BPJS Kesehatan masih kurang 40.000. Untuk mencapai UHC, Pemerintah Kota Samarinda akan mengupayakan melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Pro Bebaya) dan CSR perusahaan.
“Sekarang untuk mencapai UHC adalah 97 persen dari jumlah warga Samarinda. Saat ini UHC Samarinda sudah mencapai 92 persen dan artinya tersisa sekitar 40 ribu kepesertaan lagi yang harus kita kejar,” ungkap Wakil Wali Kota Samarinda Samarinda Dr H Rusmadi saat memimpin Rapat Koordinasi terkait Instruksi Presiden No 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di ruang Sembuyutan Balaikota Samarinda, Kamis (24/2/2022).
Menurut Rusmadi, yang pertama dikerjakan adalah memastikan penduduk Samarinda tercatat kepesertaannya di BPJS Kesehatan, melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pemkot, Pemprov dan APBN.
“Kemudian membayarkan iuran warga tak mampu jadi peserta BPJS Kesehatan dengan dana program Pro Bebaya Rp 100 juta per RT,” katanya.
Jadi, lanjut Rusmadi, kepesertaan itu penting. Apalagi sesuai Inpres jika tidak ada BPJS Kesehatan maka warga akan sulit mengakses layanan publik.
“Kita tidak ingin warga kita menjadi kesulitan karena tidak ada kepesertaan BPJS. Perlu disikapi ini,” tegasnya
Rusmadi juga mengapresiasi program CSR perusahaan yang dengan menanggung kepesertaan warga di sekitar perusahaannya.
“Ini keren Disnaker melakukan pola CSR perusahaan dengan melakukan pendekatan ke perusahaan-perusahaan yang ada. Di kecamatan Sungai Kunjang sudah terdata 600 orang yang ditanggung 10 perusahaan. Kemudian akan lanjut lagi ke kecamatan Sambutan,” ucap Rusmadi mengapresiasi laporan kepala Disnaker Samarinda Wahyono.
Sementara Ridwan Tasa berasumsi untuk mengejar 40 ribu kepesertaan dalam mencapai UHC dengan melalui program Pro Bebaya.
“Kita ada ruang dalam kegiatan di Pro Bebaya. Di Perwalinya memberikan kepesertaan BPJS kepada warga. Dinsos, pemerintahan, Bappeda tolong diseriusi. Kita harus UHC, karena ini Inpres dan banyak kaitannya dengan pelayanan publik. Untuk mencapai UHC kita kurang 40 ribu. Dana yang memungkinkan dana di Pro Bebaya. Sekitar Rp 8 juta setiap RT dari 100 juta dianggarkan,” uajranya.
Sementara Kepala Bidang Perluasan Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta BPJS Samarinda Arbayah Rofika menyampaikan kepesertaan BPJS Kesehatan warga Samarinda sudah mencapai 92,17 persen atau sebanyak 760.852 orang.
Ia menyebutkan dari 92,17 persen itu pekerja penerima upah sebesar 40 persen, kemudian kepesertaan mandiri 32 persen, 15 persen peserta JKN/KIS yang ditanggung pemerintah pusat (114 ribu orang), 4 persen ditanggung pemprov (26 ribu orang) dan 7 persen ditanggung Pemkot.(adv)
Tag: BPJS-Kesehatan