TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Sebanyak 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kutai Kartanegara (Kukar) telah dilibatkan dalam percepatan sertifikasi aset milik pemerintah.
Hal itu disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kukar Alfian Noor pada Kamis (16/10) di Pendopo Wabup Kukar, Tenggarong.
Dijelaskannya, pelibatan 47 OPD ini adalah tindak lanjut dari arahan Bupati Aulia Rahman Basri untuk mengefektifkan proses sertifikasi aset, terutama tanah pemerintah daerah. Tak hanya itu, seluruh OPD bahkan menyepakati pembentukan tiga Kelompok Kerja (Pokja) yang akan menangani percepatan sertifikasi di berbagai sektor.
“Hari ini semua OPD pengguna aset sudah sepakat bahwa kita akan bergerak bersama. Dibentuk tiga Pokja untuk memudahkan koordinasi dan percepatan sertifikasi. Ini bagian dari instruksi langsung Pak Bupati sekaligus tindak lanjut dari hasil MCP KPK yang menyoroti pengelolaan aset daerah,” ujarnya.
Ketiga Pokja ini beranggotakan perwakilan dari Dinas Tata Ruang (Distaru), serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPPR), dan juga seluruh OPD yang tercatat sebagai pengguna aset tanah. Masing-masing Pokja nantinya akan berfokus pada proses sinkronisasi data, validasi dokumen, hingga pengawasan lapangan.
“Dari 47 OPD itu nanti dibagi ke tiga Pokja agar pekerjaan lebih terarah dan efektif. Kami harap hasil dari Pokja ini bisa memaksimalkan penataan aset dan menyelesaikan kendala yang ada di lapangan,” harapnya.
Ia pun menargetkan, seluruh OPD sudah dapat melengkapi data dan dokumen aset mereka melalui sistem aplikasi aset daerah sebelum akhir Oktober 2025. Selanjutnya, Pokja akan mulai bekerja setelah Surat Keputusan (SK) Bupati tentang pembentukan Pokja resmi diterbitkan.
“Kita harapkan di awal November sudah bisa bergerak. Jadi akhir bulan ini semua data aset yang dimiliki OPD harus sudah diinput ke sistem,” imbuhnya.
Berdasarkan data yang didapatkan Niaga.Asia dari hasil Rapat Koordinasi bersama KPK dan Kanwil BPN Kaltim pada 14 Mei 2025, jumlah bidang aset Pemerintah Kabupaten Kukar tercatat sebanyak 2.912 bidang.
Dari jumlah tersebut, baru sekitar 473 bidang, atau 16,24 persen yang sudah bersertifikat, sedangkan 2.439 bidang lainnya masih belum. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kukar akan memprioritaskan dulu penyelesaian sertifikasi terhadap aset-aset yang memiliki kelengkapan dokumen dan penguasaan fisik yang jelas, seperti sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintahan.
“Yang mudah-mudah dulu akan kita kebut, seperti SD, SMP, puskesmas, dan klinik yang dokumennya sudah lengkap dan memang dikuasai pemerintah. Untuk aset yang masih bermasalah atau tumpang tindih dengan masyarakat, kita akan selesaikan secara bertahap,” jelasnya.
Menurut Alfian, pelibatan 47 OPD dalam Pokja menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh aset pemerintah bisa terdata dan tersertifikasi dengan baik. Ia menegaskan, percepatan sertifikasi tidak bisa dilakukan secara parsial karena informasi dan dokumen aset tersebar di berbagai dinas.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Karena OPD pengguna aset itulah yang paling tahu posisi dan kondisi aset di lapangan. Dengan melibatkan semua pihak, penanganan aset bermasalah juga bisa lebih cepat,” tegasnya.
Selain memperkuat kolaborasi internal, ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kukar dan Kantor Pertanahan akan melakukan proses pengukuran, verifikasi lapangan hingga penerbitan sertifikat bersama-sama. Langkah ini untuk mempercepat penyelesaian aset yang legalitasnya telah jelas.
“Aset yang sudah dikuasai pemerintah dan lengkap dokumennya akan langsung kita dorong untuk disertifikatkan,” bebernya.
Percepatan sertifikasi ini juga diharapkan dapat memperkuat pengamanan aset daerah, meningkatkan transparansi administrasi, serta mencegah potensi penyalahgunaan aset pemerintah di masa mendatang.
“Dengan sinergi 47 OPD dan dukungan Kantor Pertanahan, kami optimistis sertifikasi aset bisa berjalan lebih cepat dan tertib. Ini bagian dari komitmen Pemkab Kukar untuk menata aset daerah secara menyeluruh,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | Advertorial
Tag: Aset Daerah