JAKARTA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah, mengatakan, mengacu pada Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional, masih ada 62 kabupaten/kota rawan pangan, di mana 21 di antaranya berstatus sangat rentan.
“21 kabupaten berstatus sangat rentan dan umumnya merupakan wilayah 3T. Ini situasi yang harus cepat diatasi dengan berbagai upaya dan cara.,” ujar Sulaeman dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Bapanas di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2025).
Sulaeman mendesak Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat akses pangan, memperluas pembangunan kios pangan dan retail, serta menjalankan instrumen perlindungan sosial yang responsif harga. Dalam hal ini, seperti mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) agar tepat sasaran.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa pembangunan 1.467 unit kios pangan di 120 kabupaten/kota masih belum mencukupi. Menurutnya, jumlah tersebut baru menjangkau 23 persen wilayah Indonesia. Sebab Indonesia memiliki 514 Kabupaten/Kota.
“Jumlah kios pangan ini masih sangat kurang karena baru menjangkau 23 persen wilayah. Bapanas harus memperbanyak lagi kios pangan, terutama di wilayah 3T. Buat kemitraan dengan warung-warung dan UMKM dengan sistem bagi hasil atau skema lain yang dapat membuat ekonomi keluarga bahkan daerah tumbuh dari sistem ini,” sarannya.
Sulaeman juga menyoroti kenaikan harga eceran tertinggi (HET) beras medium yang telah naik Rp1.000 per kilogram sejak 22 Agustus 2025. politisi Fraksi Nasdem ini mendukung penyesuaian tersebut sehingga harga di tingkat konsumen lebih terjaga.
“Petani tetap diuntungkan, dan penggilingan tidak dirugikan. Kenyataannya harga eceran masih menanjak. Efektivitas penyaluran beras SPHP masih menghadapi isu harga eceran beras di sejumlah zona per 2 September 2025 masih bertahan di atas HET,” jelasnya.
Selain itu, Ia mendorong adanya penambahan pasokan dan opsi operasi pasar beras.
“Kami juga mendorong penguatan eksekusi SPHP dan distribusi berbasis hotspot harga, serta evaluasi efektivitas kenaikan HET terhadap perilaku penggilingan dan retail,” tambah legislator Fraksi Partai NasDem itu.
Dalam kesempatan yang sama, Sulaeman mengingatkan pentingnya validasi data penerima bantuan beras. Sebab, ia menemukan bahwa banyak keluarga yang mestinya mendapatkan bagian malah tidak menerima.
“Sedangkan keluarga yang sudah mapan masih menerima. Ini menjadi rancu di lapangan,” tegasnya.
Sulaeman juga mengingatkan Bapanas untuk memperhatikan Perpres Nomor 81 Tahun 2024 tentang percepatan aneka ragam pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Ia mendorong pembangunan cadangan pangan lokal dari komoditas pertanian setempat serta gencarnya sosialisasi program Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) ke sekolah-sekolah.
“Bapanas perlu bekerja sama dengan kementerian terkait untuk mendorong sekolah-sekolah melindungi anak-anak dari jajanan tidak sehat. Selain itu, kami harapkan data pangan bisa lebih diseragamkan sehingga tidak membingungkan masyarakat,” pungkasnya.
Sumber: Humas DPR RI | Editor: Intoniswan
Tag: Beras