aa
ilustrasi

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Tercatat 62 PNS se-Kalimantan Timur terpidana kasus korupsi, diberhentikan dengan tidak hormat, menyusul vonis telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Keputusan itu juga menindaklanjuti putusan MK, yang memperkuat surat keputusan bersama (SKB) 3 pihak.

Surat Keputusan Bersama (SKB) MenPAN-RB, Mendagri dan Kepala BKN menegaskan agar kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian, menjalankan kewajiban sebagaimana diatur UU No 5/2014 tentang ASN.

MK mengeluarkan putusan No 87/PUU-XVI/2018 tentang pemberhentian PNS tidak dengan hormat berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht), karena melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan seperti korupsi, suap dan lain-lain.

Keputusan MK itu dikeluarkan sebagai jawaban gugatan PNS di Kepri, yang menggugat UU Nomor 5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemendagri mengingatkan, keputusan itu paling lambat dieksekusi Pemda pada 30 April 2019 besok.

“Di Pemprov ada 14 (PNS). Kalau jumlah itu (62 PNS) kan itu gabungan kabupaten dan kota. Sudah, sudah semua (diberhentikan tidak hormat),” kata Asisten III Sekretariat Provinsi Kaltim Bere Ali, ditemui Niaga Asia, Senin (29/4) sore.

Bere menjelaskan, pun demikian dengan Pemkab dan Pemkot di Kaltim, telah menindaklanjuti untuk memberhentikan PNS mereka tidak dengan hormat. “Kabupaten dan kota sudah tindaklanjuti semua, tidak ada yang tertinggal. Sudah dipecat,” tegasnya.

Namun demikian, memang ada PNS yang menggunakan hak hukumnya, untuk menggugat putusan itu. “Ada yang mengggat. Saya kira itu hak hukum ya,” tutup Bere Ali. (006)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *