ADELAIDE.NIAGA.ASIA – Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, telah memimpin bersama Pertemuan Tingkat Menteri ke-8 Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime” (BPMC ke-8) di Adelaide, Australia pada tanggal 9 – 10 Februari 2023.

“Bali Process harus responsif terhadap tren yang berkembang dan berlangsung di kawasan, terutama maraknya penyalahgunaan teknologi sebagai alat kejahatan. Indonesia juga memiliki pengalaman langsung dalam penyelamatan WNI yang menjadi korban online scams di Kamboja,” ujarnya.

Menlu RI juga menyoroti pendaratan pengungsi di Aceh dalam beberapa bulan terakhir yang terindikasi menjadi korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)  dan perlunya Bali Proses mengaktifkan kembali mekanisme konsultasi.

BPMC ke-8 dihadiri secara in-person maupun virtual dari 41 anggota Bali Process, baik negara dan organisasi internasional, serta 6 peninjau. Delegasi Indonesia dalam pertemuan ini dipimpin bersama oleh Menlu RI dan Menteri Hukum dan HAM RI. Hadir pula Garibaldi Thohir selaku Co-Chair Government and Business Forum (GABF) Bali Process.

Pertemuan telah menyepakati dua dokumen akhir, yaitu Ministerial Co-Chairs’ Statement dan 2023 Adelaide Strategy for Cooperation. Sejumlah elemen kepentingan Indonesia yang berhasil didorong dalam kesepakatan tersebut, diantaranya: perhatian pada korban perempuan dan anak-anak, upaya sosialisasi lebih luas melalui strategi komunikasi daring, hingga penguatan kerja sama dengan ASEAN. Indonesia ada Ketua ASEAN untuk tahun 2023.

Dokumen hasil BPMC ke-8 dapat diunduh di tautan berikut​.

Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (Bali Process) merupakan satu-satunya regional consultative process yang berfokus dalam membahas isu penyelundupan manusia, perdagangan orang, dan kejahatan lintas negara lainnya di kawasan Asia Pasifik yang didirikan tahun 2002. ​

Sumber: Kementerian Luar Negeri​ | Editor: Intoniswan

Tag: TPPO