SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Samri Shaputra mengatakan,  anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) masih lebih banyak untuk belanja pegawai. Kondisi demikian perlu diubah agar ke depan, anggaran DLH lebih banyak untuk pelayanan dan kepentingan publik.

Demikian disampaikan Samri Shaputra, anggota Pansus Pembahas LKPJ Wali Kota Samarinda Tahun 2022, usai menggelar rapat dengan DLH, Rabu (12/04/2023).

Menurut Samri, anggaran  DLH harusnya lebih besar untuk memenuhi kepentingan  masyarakat seperti kebersihan kota dan penataan taman, dan lain-lain, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak dari realisasi anggaran itu.

“Tapi di tahun 2022  anggaran pada DLH Samarinda itu lebih banyak terfokus pada belanja rutin kantor,  pegawai dan pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan,” kata politisi PKS ini.

Dikatakan, anggaran yang diperuntukkan untuk kebersihan lingkungan dan pengawasan kurang memadai, sehingga layanan yang diberikan oleh DLH untuk masyarakat pun terbatas. Anggaran pengawasan hanya sebesar 7 juta dari total anggaran 72 miliar.

“Sangat minim dan tidak proporsional dengan kebutuhan masyarakat,” kata Samri.

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap  fasilitas publik, lingkungan hidup dan kebersihan belum menjadi prioritas yang memadai bagi pemerintah  kota.

Penulis: Intoniswan | ADV DPRD Samarinda