NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan kembali menjadi ajang orasi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja PT PLN yang disampaikan oleh Himpunan Mahasiswa Islam Nunukan.
Aksi demo yang diwarnai saling dorongan antara mahasiswa dengan aparat kepolisian di gedung DPRD Nunukan berlangsung sejak pukul 10:00 Wita hingga siang tanpa menghasilkan kesepakatan bersama.
Mahasiswa minta Bupati Nunukan dan serta seluruh anggota DPRD Nunukan yang jumlahnya 25 orang dihadirkan untuk memberikan jawaban dan kepastian terhadap tuntutan rakyat yang meminta tidak terjadi lagi pemadaman bergilir.
“Anggota dewan kita mengkhianati rakyat, mereka tidak bisa menemui orang-orang yang dulunya memilih dirinya duduk di kursi DPRD,” kata Koordinator aksi demo damai HMI Nunukan, andi Baso pada Niaga.Asia, Selasa (19/12/2023).
Andi Baso mengatakan, rencana penyampaian aspirasi HMI kepada DPRD Nunukan telah disampaikan beberapa hari lalu, namun niat baik mahasiswa memperjuangkan perubahan tidak mendapat respon positif dari anggota DPRD.
“Kami minta semua anggota DPRD hadir menemui kami, tapi nyatanya hanya 3 orang keluar dari gedung DPRD. Inilah bukti legislatif kita tidak peduli terhadap keluhan rakyat,” sebutnya.
Gerakan demo HMI adalah luapan kekecewaan pelanggan listrik yang tidak puas atas jawaban PLN terhadap pemadaman listrik dan solusi jangka pendek serta panjang untuk mengatasi krisis listrik di Nunukan.
Pemerintah Nunukan sebagai pemilik wilayah tidak mampu memberikan hal terbaik dalam pemenuhan kebutuhan listrik, bahkan ketika diminta untuk hadir di hadapan mahasiswa hanya diwakilkan oleh pejabat Asisten Pemerintah Nunukan .
“Pejabat Asisten tidak bisa memberikan keputusan kebijakan, jadi apa guna dan solusinya mereka hadir disini,” terangnya,”
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang kelistrikan Pasal 5 ayat (3) mengatur perihal kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan yang kemudian diawali oleh lembaga legislatif.
Dikatakan Andi Baso, daerah lain sibuk mengembangkan pembangunan dan menciptakan program kemajuan untuk generasi muda, sedangkan rakyat Nunukan masih sibuk membahas pemadaman listrik yang tidak kunjung selesai.
“Sebentar lagi tahun 2024, apakah kita masih berada di titik ini, atau melangkah di titik baru untuk kemajuan Nunukan,” bebernya.
Tuntutan mahasiswa
- Meminta solusi dari pihak PLN Nunukan, Bupati selaku pemerintah daerah dan DPRD untuk mengantisipasi masalah-masalah listrik di kabupaten Nunukan.
- Meminta pihak PLN, pemerintah daerah dan DPRD untuk mengawal permasalahan listrik ke pemerintah pusat untuk menekankan penambahan daya
- Meminta transparansi anggaran operasional penggunaan bahan bakar di PLTD Sei Bilal dan operator pada PLTMG Sebaung
- Mendesak pihak PLN, pemerintah Daerah dan DPRD berkomitmen dalam memberikan solusi konkret permasalahan listrik.
- Meminta PLN ULP Nunukan melakukan transparansi data terkait krisis listrik, dan meminta adanya kompensasi atas kerugian yang dialami masyarakat
- Meminta transparansi kinerja pemerintah daerah (Bupati) dan DPRD Kabupaten Nunukan terkait krisis Listrik.
Penulis : Budi Anshori | Editor : Intoniswan
Tag: PLN