SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Bandara di Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, sedang dalam pengerjaan. Bandara itu akan membuka konektivitas jalur udara ke Mahakam Ulu, sekaligus pengembangan pariwisata di kabupaten termuda di Kaltim.
Pernyataan itu disampaikan Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh, saat bertemu Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik di Ruang VVIP Rumah Jabatan Gubernur Kaltim Jalan Gadjah Mada, Samarinda, Senin 13 Mei 2024.
Bonifasius bilang, Pemkab Mahakam Ulu berharap dukungan Pemprov Kaltim untuk mewujudkan sejumlah proyek straregis di Mahakam Ulu, termasuk bandara di Ujoh Bilang.
“Bandara saat ini sedang dalam pengerjaan Pak Pj,” kata Bonifasius Belawan Geh.
Bonifasius menjelaskan, program bandara sudah diajukan ke Bappenas dan diharapkan segera mendapat dukungan, terutama sisi udara dalam alokasi APBN melalui Kementerian Perhubungan.
Selain bandara, Bonifasius juga menyampaikan proyek infrastruktur jalan dan pertanian, agar segera dialokasikan oleh Pemprov Kaltim, berkaitan rencana pembangunan dan pemekaran tiga kecamatan di Mahakam Ulu.
“Tiga kecamatan yang mau kita mekarkan Pak Pj. Yaitu Kecamatan Long Apari, Long Pahangai dan Long Bagun,” ujar Bonifasius.
Alasan paling mendasar jelas, lanjut Bonifasius, selain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat juga pengembangan kawasan pariwisata.
“Jujur Pak Pj, Mahakam Ulu memiliki potensi dan kawasan wisata sangat menarik dan ini akan kita terus dorong kembangkan,” sebut Bonifasius Belawan Geh.
“Kami punya program pariwisata budaya berbasis kampung,” lanjut dia.
Merespons utu, Akmal menyampaikan dukungannya atas rencana pembangunan proyek strategis Kabupaten Mahulu di tahun 2025.
“Kenapa saya minta segera. Agar cepat pula kita alokasikan. Meski tidak dalam batang tubuh (APBD murni), tapi bisa dianggarkan dalam perubahan,” kata Akmal, seraya memastikan bandara harus segera terbangun dan berfungsi tahun ini.
Sementara berkaitan rencana pemekaran kecamatan, Akmal kembali mengingatkan Bupati-Sekda Mahakam Ulu adanya pembatasan pemerintah untuk tidak melakukan pemekaran wilayah sesuai surat edaran Kemendagri pada tahun 2023 lalu.
“Efektifnya pemekaran wilayah di 2025. Kalau di 2024 ini, takutnya mengganggu proses pemilihan kepala daerah,” sebut Akmal Malik.
Merespons permintaan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu agar Pemprov Kaltim membuatkan rekomendasi pemekaran kecamatan, agar dapat dialokasi dalam perencanaan dan penganggaran 2025, Akmal menyatakan kesiapannya dan meminta Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (POD) untuk segera membuat surat rekomendasi, sembari juga meminta Bappeda mendukung untuk keperluan lainnya.
“Ya mungkin untuk alasan kawasan perbatasan ini bisa. Tapi, efektifnya 2025 baru bisa,” Akmal menegaskan.
“Bahkan pemilihan kepala desa juga ditunda. Sebab ada Pilkada ini, selain kemarin Pilpres (Pemilihan Presiden) dan Pileg (Pemilihan Legislatif),” demikian Akmal Malik.
Di kesempatan itu juga hadir Sekda Kabupaten Mahakam Ulu Stepanus Madang, Kasubag Pemerintahan Mahulu Yusrinda, Kabid SPW Bapelitbangda Despitandi, serta Kabag Prokopim Mahulu.
Hadir mendampingi Akmal Malik, Kepala Bappeda Provinsi Kaltim Yusliando, pejabat BPKAD Kaltim dan pejabat Biro POD Setda Prov Kaltim.
Sumber: Biro Adpim Setdaprov Kaltim | Editor: Saud Rosadi
Tag: Akmal MalikKemenhubMahakam UluPemprov KaltimTransportasi Udara