SAMARINDA,NIAGA.ASIA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Joko Wiratno dan Ahmat Sopian Noor, menyatakan mendukung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda menetapkan kuota Afirmasi 25 persen di PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Tahun 2024.
“Saya sangat setuju dengan kebijakan perluasan jalur Afirmasi hingga 25%. Ini merupakan salah satu langkah yang tepat untuk mengurangi angka anak putus sekolah karena keterbatasan biaya,” ujar Joko Wiranto dalam bincang-bincang dengan Niaga.Asia, Rabu (29/5/2024).
Jalur Afirmasi merupakan jalur pendaftaran PPDB yang memberikan kesempatan besar masuk SD dan SMP bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak asuh panti asuhan, penyandang disabilitas, dan anak yang orangtuanya meninggal dunia ketika Covid-19.
Menurut Joko, program wajib belajar sembilan tahun, atau minimal seorang anak tamat SMP bisa sukses kalau tidak ada anak usia sekolah, putus sekolah. Dari itu anak rawan putus sekolah harus diselamatkan melalui jalur Afirmasi.
“Jika perlu anak dari keluarga tidak mampu, anak asuh panti asuhan, penyandang disabilitas, dan anak yang orangtuanya meninggal dunia ketika Covid-19 diberi beasiswa sepanjang tahun agar tidak putus sekolah,” tegasnya.
Ia pun berharap agar Disdikbud terus berbenah dan berinovasi untuk memajukan pendidikan di Kota Samarinda sambil memastikan tak ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah.
“Mari kita bersama-sama membangun pendidikan di Samarinda yang lebih maju dan berkualitas, untuk semua” imbuhnya.
Dukungan senada juga disampaikan Ahmat Sopian Noor. Ia berharap dengan perluasan jalur Afirmasi, tidak ada lagi anak di Samarinda yang putus sekolah karena alasan biaya.
“Kita harus pastikan bahwa semua anak di Samarinda mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas,” ucapnya.
Lebih lanjut, Ahmat Sopian Noor mengungkapkan, Komisi IV DPRD Kota Samarinda akan mengagendakan hearing dengan Disdikbud pada bulan Juni mendatang untuk membahas lebih lanjut mengenai berbagai permasalahan dan solusi yang dibutuhkan untuk memajukan pendidikan di Kota Samarinda.
“Hearing ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang konkrit dan konstruktif untuk meningkatkan mutu pendidikan, serta kuota Afirmasi di PPDB,” pungkasnya.
Penulis: Yuliana Ashari I Editor: Intoniswan I ADV DPRD Samarinda
Tag: Pendidikan