SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Abdul Rohim, Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, mengatakan, kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sangat lemah dan menyebabkan sejumlah proyek dan masalah air bersih tersendat-sendat penyelesaiannya, karena lemahnya koordinasi antar OPD (Organisasi Perangkat daerah) dan tidak cermat saat menentukan proyek prioritas.

“Koordinasi lemah, ada proyek yang kemudian harus di-reschedule beberapa kali? Target selesai tidak tercapai, bikin schedule baru, capek lagi, dan itu potensial jadi masalah  hukum. Ini kan ada masalah mismanajemen,” ungkap Rohim kepada wartawan, Rabu (5/6/2024).

Ia juga mempertanyakan fokus Pemkot pada proyek besar, sementara masalah mendasar seperti akses air bersih belum terselesaikan.

“Sampai sekarang, akses air bersih di Samarinda baru 70%. Tingkat kehilangan air masih tinggi, padahal walikota di forum internasional menyebut akses air bersih adalah hak asasi yang harus dipenuhi 100%. Tapi faktanya masih jauh dari itu,” kritik Rohim.

Rohim menyayangkan alokasi anggaran besar untuk proyek yang tidak termasuk kebutuhan dasar. Pemkot sehasrusnya memprioritaskan penyelesaian infrastruktur PDAM, jalan, dan lampu penerangan jalan di pemukiman warga.

“Kenapa anggaran 200-300 miliar tidak digunakan untuk melengkapi infrastruktur PDAM, jalan, dan lampu penerangan jalan? Itu kan kebutuhan dasar,” tegasnya.

Rohim menyatakan apa yang disampaikannya berdasarkan hasil evaluasi kinerja Pemkot tahun 2023. Ia berharap Pemkot dapat memperbaiki koordinasi dan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Aspirasi masyarakat Samarinda menginginkan pembenahan infrastruktur dan akses air bersih yang lebih baik. Pemkot dapat memperhatikan masukan ini dan mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: Yuliana Ashari I Editor: Intoniswan

Tag: OPD