SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) atau APBN di Kalimantan Timur  (Kaltim) sampai dengan akhir Juni 2024 atau Semester I 2024 mencapai Rp12,80 triliun (24,50% dari pagu Rp52,25 triliun), tumbuh sebesar 95,72% yoy.

“Pertumbuhan realisasi belanja terutama dipengaruhi oleh peningkatan belanja modal untuk pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara,” ungkap Kepala Kanwil Ditjend Perbendaharaan  Negara Provinsi Kalimantan Timur, M Syaibani dalam keterangan tertulisnya yang diterima niaga.asia, hari ini, Rabu (31/7/2024).

Sementara Belanja Barang dan Jasa, kata Syaibani, juga mengalami kenaikan realisasi.

“Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial mengalami pertumbuhan dengan realisasi yang stabil,” ujarnya.

Sedangkan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan Juni 2024 mencapai Rp15,89 triliun (40,75% dari pagu Rp39,00 triliun).

“Akumulasi realisasi TKD tumbuh 18,32% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu,” kata Syaibani.

Peningkatan realisasi TKD tersebut terutama didorong oleh realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang meningkat 20,40%, terutama karena signifikannya kenaikan realisasi DBH SDA Minerba TA 2024.

“Semua jenis TKD per Juni 2024 telah disalurkan, seiring penyampaian syarat salur yang sudah masuk jadwal penyaluran,” ungkapnya.

Syaibani juga melaporkan realisasi sementara Pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Timur hingga bulan Juni 2024 sebesar Rp27,15 triliun (41,46% dari target) didominasi oleh Dana Transfer. Pendapatan dari Dana Transfer hingga bulan Juni 2024 sebesar Rp21,94 triliun (43,62% dari target).

“Dengan demikian, dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kaltim,” katanya.

Sementara itu, realisasi sementara Belanja APBD sampai dengan bulan Juni 2024 sebesar Rp32,68 triliun (46,56% dari pagu Rp70,19 triliun).

Ibu Kota Negara Baru (IKN)

Pada bagian lain dari keterangan persnya, Syaibani mengungkapkan, progress pembangunan Ibu Kota Negara Baru (IKN) memberikan pengaruh besar pada kinerja keuangan APBN dan APBD di Kaltim.

Sampai dengan Juni 2024, anggaran pembangunan IKN mendominasi 81,54% pagu belanja K/L. Alokasi APBN IKN mencapai Rp42,54 triliun yang tersebar pada Kementerian PUPR (99,35%); Kemenhub (0,43%); KLHK (0,19%); serta POLRI (0,04%).

Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan

Tag: apbn 2024