SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menyarankan antarpihak di Kaltim menyediakan layanan hotline, sebagai layanan aduan dan masukan masyarakat berkaitan tahapan Pilkada serentak 2024 yang berjalan saat ini.
Demikian disampaikan Akmal saat memimpin rapat koordinasi organisasi masyarakat bersama forum pimpinan daerah Provinsi Kaltim di Hotel Mercure, Jalan Mulawarman, Samarinda, Selasa 15 Oktober 2024.
Akmal juga mengapresiasi pembentukan forum yang menghadirkan berbagai Ormas dari penjuru kabupaten/kota, hadir berdiskusi dan memberikan masukan selama berjalannya tahapan Pilkada 2024.
“Forum ini menjadi tempat untuk mendengar aspirasi masyarakat. Kita ingin forum ini menjadi ruang untuk membangun konsolidasi,” kata Akmal, Selasa 15 Oktober 2024.
Menurut Akmal, Pilkada 2024 bisa menimbulkan beberapa potensi gangguan yang dikhawatirkan mempengaruhi stabilitas dan peran keamanan yang berdampak pada proses Pilkada Kaltim 2024.
“Hubungan harmonis antara Pemda dan Ormas menjadi indikasi yang bagus. Kita harapkan dapat mendukung proses demokrasi yang berjalan baik dan menjadi ajang menjaga norma serta etika, agar tidak diwarnai dengan tindakan mencederai demokrasi,” ujar Akmal.
Oleh karena itu, Akmal meminta agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim untuk membuka saluran komunikasi aspirasi masyarakat, untuk menerima aduan dan masukan berkaitan tahapan Pilkada 2024.
“Kita ingin panitia membuka Hotline untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya. Jadi mereka tidak harus berdebat dalam forum ini, tinggal menghubungi nomor WhatsApp yang tertera jika ingin menyampaikan aspirasinya,” jelas Akmal.
Sementara, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Ahmad Firdaus Kurniawan menyebutkan, kegiatan ini dihadiri oleh 750 perwakilan peserta dari berbagai Ormas yang terdiri dari 200 peserta provinsi, dan 550 peserta perwakilan kabupaten/kota.
Berdasarkan data Kesbangpol Kaltim menunjukkan sejak 2007-2024, tercatat sebanyak 3.023 Ormas di wilayah Kaltim. Namun dari jumlah tersebut hanya 662 ormas yang aktif dalam kurun waktu 2019-2024.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami ingin mendorong agar Ormas bisa menjadi lembaga yang mandiri, independen, serta memahami peran pentingnya dalam Pilkada 2024,” ujar Firdaus.
Firdaus juga bilang, kegiatan ini juga menekankan pentingnya peran Ormas dalam menjaga stabilitas politik dan sosial, guna mendukung proses demokrasi yang bersih dan sesuai dengan norma serta etika politik.
“Dukungan dan partisipasi dari Ormas sangat penting untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan sukses, damai, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kita junjung tinggi,” demikian Firdaus.
Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi | Adv Diskominfo Kaltim