NUNUKAN.NIAGA.ASIA –Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura, mengatakan pelaksanaan Pilkada Nunukan 2024 dapat berjalan lancar, aman, dan damai apabila semua pihak bekerjasama bergandengan tangan melaksanakan sebagaimana dimanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ASN, dan TNI/Polri untuk berhati-hati saat memberikan komentar, like, dan share postingan di media sosial, jangan sampai gara-gara jempol mendapatkan masalah hukum.
Bupati menyampaikan itu dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkab Nunukan, H Abdul Munir ketika membuka acara Sosialisasi Netralitas ASN dan TNI/Polri bersama Bawaslu Nunukan, dengan tema Kawal Bersama Netralitas ASN di Pilkada Nunukan 2024.
“TNI-Polri dan pemerintah daerah termasuk masyarakat diminta bekerja sama menjaga keamanan lingkungan, jangan ada gesekan antar antar sesama kita,” kata Asmin Laura, Rabu (16/10/2024).
Sesuai jadwal pelaksanaan Pilkada, tanggal 27 November adalah hari pemungutan suara pemilihan gubernur,bupati/walikota untuk periode 2025 -2030.
Semua harus mengambil peran dan harus taat, tertib, serta tunduk kepada aturan dan perundang – undangan. Pelanggaran sekecil apapun terhadap aturan dapat membuat Pilkada terciderai.
Bupati juga meminta Bawaslu dan KPU Nunukan bisa mesosialisasikan secara jelas dan tegas hal apa-apa saja tidak boleh dilakukan seorang ASN dan TNI/Polri dalam masa Pilkada.
“Biar semua memahami dan dapat menjaga diri, jadi perlu sosialisasi lebih jelas dan lebih memperjelas lagi sanksi bagi pelanggar aturan,” terang Bupati.
Ketua Bawaslu Nunukan, Moch Yusran menerangkan, sosialisasi netralitas ASN dan TNI/Polri merupakan bagian dari tugas Bawaslu dalam mengajak dan mengingatkan batasan dan larangan dalam pelaksanaan Pilkada.
“Agenda ini sudah berulang kali dilaksanakan tiap ada Pilkada dan Pemilu, jadi saya kira ASN, TNI dan Polri sudah memahami larangan ini,” bebernya.
Tidak hanya ASN, Yusran mengingatkan kepada semua kepala desa (Kades) agar menjaga netralitasnya, tidak terlibat menyiapkan sarana untuk salah satu paslon yang datang ke wilayahnya untuk berkampanye.
Bawaslu Nunukan tidak segan-segan menindak jika terbukti ASN atau Kades tidak mampu bersifat netral maupun bertindak atau membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon.
“Dengan semakin berintegritas Pilkada, maka demokrasi kita akan mendapatkan legitimasi yang kuat pula. Pemilu dan Pilkada juga menjadi indikator demokrasi di Indonesia,” ungkapnya.
Penulis ; Budi Anshori | Editor ; Intoniswan | Advertorial
Tag: Pilkada Nunukan