SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Akhmed Reza Pahlevi, menyoroti rendahnya anggaran untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas PUPR-PERA Wilayah I dan II dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama jajaran PUPR Provinsi Kaltim di gedung E DPRD Kaltim, Senin (19/5/2025).
Agenda utama dalam rapat ini membahas realisasi pembangunan jalan Lembuswana–Sebulu, Samarinda–APT Pranoto, dan Samarinda–Sanga-Sanga, serta kondisi infrastruktur jalan provinsi secara umum.
“UPTD itu ibarat pasukan pertama di garis depan. Ketika ada longsor atau kerusakan jalan, merekalah yang harus bergerak cepat. Tapi ironisnya, anggaran mereka sangat kecil. Kami dari Komisi III mendorong agar tahun depan alokasi anggaran untuk UPTD ditingkatkan secara signifikan,” tegas Reza.
Dalam rapat tersebut, Reza juga menyoroti kurangnya drainase di sejumlah ruas jalan provinsi yang menyebabkan genangan air dan berpotensi mempercepat kerusakan jalan.
“Jalan Ring Road HM Ardans dan Jalan Nusyirwan Ismail adalah contoh nyata, di mana saluran drainase belum optimal. Ini harus menjadi prioritas agar masyarakat bisa menikmati jalan dengan aman dan nyaman,” sambungnya.
Reza juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan jalan sebagai akses vital masyarakat, salah satunya Jalan Outer Ring Road yang menjadi jalur alternatif menuju Bandara APT Pranoto.
Menurutnya, kondisi jalan saat ini sangat dibutuhkan mengingat seringnya terjadi banjir yang menyebabkan kemacetan parah.
“Khusus di dapil saya, masih banyak spot yang perlu perhatian serius, seperti ruas Sanga-Sanga ke Muara Jawa dan Sebulu ke Muara Kaman. Ini harus segera dibenahi,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Reza kembali menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, DPRD, dan masyarakat dalam menjaga serta meningkatkan kualitas jalan provinsi.
“Investasi jalan itu investasi jangka panjang. Ini bukan hanya soal konektivitas, tapi soal keselamatan, efisiensi ekonomi, dan kenyamanan masyarakat,”katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR-PERA Kaltim, Hariadi Purwatmoko, mengungkapkan bahwa terjadi efisiensi anggaran oleh pemerintah provinsi pada 2025 berdampak pada tertundanya lima paket kegiatan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan Batu Besaung ke APT Pranoto.
“Total anggaran yang terkena efisiensi mencapai sekitar Rp410 miliar. Ini menyebabkan beberapa program harus ditunda sementara waktu,” ungkap Hariadi.
Namun demikian, Hariadi menyebutkan bahwa kondisi jalan provinsi secara umum cukup baik. Hingga akhir 2024, tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai 82,2 persen. Pemerintah menargetkan kemantapan 100 persen pada 2027.
“Itu pun dengan catatan, aspal yang sudah ada harus terpelihara dengan baik. Kalau kondisinya menurun, kita harus kembali dari awal,” jelasnya.
RDP juga membahas dampak cuaca ekstrem terhadap infrastruktur jalan. Salah satunya adalah jalan di Brau yang sempat terputus akibat longsor.
“Kami dari UPTD sudah turun langsung, memasang box culvert dan melakukan penimbunan sementara agar kendaraan bisa melintas,” ujar Hariadi.
Terkait proyek pelebaran Jalan Bung Tomo yang mengalami penyempitan di beberapa titik, Hariadi menyatakan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan camat dan lurah untuk mengidentifikasi lahan yang sudah dibebaskan.
“Kalau lahannya clean and clear, kita bisa langsung kerjakan. Beberapa titik butuh perencanaan tambahan seperti dinding penahan tanah,” pungkasnya.
Penulis: Nai | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: Infrastruktur