Subandi Usulkan Bangun Bendali Banjir di Hulu Sungai Karang Mumus

Wilayah terluar kota Samarinda, Sungai Siring yang berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, juga terendam banjir akibat tingginya volume air sungai Karang Mumus. (Foto Istimewa)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, mengusulkan, untuk mengatasi permasalahan banjir di Samarinda, pemerintah perlu membangun bendungan pengendali (bendali) banjir  di wilayah hulu sungai Karang Mumus, di wilayah Kutai Kartanegera dan mengeruk waduk Benanga agar daya tampungnya bisa lebih besar dibandingkan saat ini.

“Saya mengusulkan kemarin melalui Musrenbang itu, bahwa kita harus menambah fasilitas pengendalian banjir untuk Samarinda. Menambah kolam retensi, folder, atau istilah Pak Gubernur kemarin itu embung, itu bahasa beliau,” ujar Subandi saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (19/5/2025).

Bangun bendali atas kawasan Bandara APT Pranoto (Sungai Siring) yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Air sungai Karang Mumus atau hulu sungai Karang Mumus dari wilayah Kukar.

Menurut Subandi,  jika pemerintah provinsi serius membangun bendali di hulu sungai Karang Mumus yang masuk wilayah Kukar, maka dampaknya akan signifikan dalam mengendalikan banjir di kota Samarinda.

“Saya berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bisa menjadi motor penggerak untuk mengintegrasikan pembangunan infrastruktur pengendali banjir antarwilayah, khususnya yang saling terhubung melalui aliran sungai,” katanya.

Selain itu, Subandi juga mendorong agar usulannya dimasukkan dalam prioritas perencanaan anggaran tahun 2026, baik dari APBD provinsi maupun dukungan dari pusat, dan  pembangunan infrastruktur pendukung lainnya seperti saluran drainase dan pompa air di titik-titik rawan banjir dalam kota.

Subandi berharap pemerintah provinsi dan seluruh pemangku kepentingan bisa mulai merancang solusi sistemik dan berkelanjutan untuk mengatasi persoalan banjir di Samarinda yang sudah menjadi permasalahan klasik selama bertahun-tahun.

“Kalau kita tidak mulai sekarang, maka lima sampai sepuluh tahun ke depan banjir bisa makin parah. Padahal solusi itu ada, tinggal kemauan politik dan eksekusi lapangannya saja,” pungkasnya.

Penulis : Nai | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim

Tag: