SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu, mengatakan, pelanggaran PT Timur Borneo Indonesia (PT TBI) dalam kerja sama dengan Biro Umum Setdaprov Kaltim mengelola Mess VVIP Pemprov Kaltim/Hotel Royal Suite di Balikpapan sangat banyak.

“Ada alih fungsi kamar tanpa izin Biro Umum, permasalahan kewajiban uang  yang harus disetor ke Pemprov Kaltim, sejak tahun 2018 tak terselesaikan, sehingga jumlahnya sudah jadi Rp4,8 miliar, menjual minuman beralkohol, dan lainnya,” kata Baharuddin Demmu, Senin (19/5/2025).

Menurut Baharuddin, dalam pertemuan dengan Manajer Hotel Royal Suite, Jois Canete, diketahui pula ada tujuh kamar telah diubah fungsinya, dua diantaranya untuk  menjadi tempat karaoke dewasa tanpa  meminta izin  terlebih dahulu dari pemerintah provinsi sebagai pemilik bangunan.

“Perubahan fungsi ruang menjadi tempat karaoke itu tidak masalah, asalkan mereka mengajukan izin ke pemerintah provinsi. Namun, yang terjadi adalah mereka tidak melakukan hal itu. Itu jelas melanggar,” tegas Baharuddin.

PT TBI masih memiliki tunggakan utang yang telah menumpuk selama bertahun-tahun, yaitu tidak melaksanakan kewajibannya memberikan kontribusi tetap  dan bagi hasil keuntungan sebesar 20 persen/tahun kepada Pemprov Kaltim.

“Hingga tahun 2025, pihak pengelola hotel belum melunasi kewajibannya yang telah mencapai Rp4,8 miliar,” ungkap Baharuddin

PT TBI hanya memenuhi kewajibannya pada tahun pertama, dan sejak itu, pembayaran kontribusi maupun bagi hasil tidak lagi dilakukan secara konsisten. Messkipun pihak pemerintah provinsi telah memberikan peringatan secara berkala, tidak ada tindakan konkret yang diambil oleh manajemen hotel untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

“Dapat disimpulkan PT TBI menunjukkan ketidakseriusannya menjalankan komitmen yang telah disepakati,” pungkasnya.

Penulis : Nai | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim

Tag: Aset Pemprov KaltimKomisi I DPRD Kaltim