BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA — Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kota Balikpapan dan Pertamina Patra Niaga berlangsung dalam suasana panas, Selasa 20 Mei 2025.
Pertemuan yang digelar untuk membahas kelangkaan BBM jenis Pertamax dalam beberapa hari terakhir itu justru diwarnai ketegangan, hingga perwakilan Pertamina memilih meninggalkan ruang rapat atau walkout.
Ketegangan mulai muncul saat diketahui bahwa General Manager Pertamina tidak hadir dalam rapat tersebut, dan hanya mengirimkan perwakilan.
Hal ini memicu kekecewaan di kalangan anggota dewan yang merasa Pertamina tidak serius menangani persoalan mendesak ini.
“Yang kami butuhkan hanya kepastian. Hari ini pastikan tidak ada kelangkaan, dan ke depan jangan sampai terulang lagi,” tegas Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri.
Alwi menyayangkan sikap Pertamina yang dianggap enggan memberikan penjelasan langsung. Menurutnya, sebagai kota yang dikenal dengan sebutan Kota Minyak, Balikpapan seharusnya tidak mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar, terlebih kilang Pertamina terbesar ada di Balikpapan.
“Kami tadi keliling ke beberapa SPBU, antrean kendaraan panjang hingga tiga kilometer. Banyak warga mogok di jalan karena kehabisan BBM. Ini sangat mengganggu aktivitas dan perekonomian masyarakat,” ujar Alwi.
Puncak ketegangan terjadi saat Edi Mangun, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, memilih walkout dari ruang rapat. Ia mengaku merasa diintimidasi selama jalannya RDP.
Sementara itu, anggota DPRD Balikpapan Andi Arif Agung menyebut kelangkaan Pertamax sebagai bukti buruknya tata kelola distribusi BBM.
“Ini murni persoalan teknis. Jangan lagi ada alasan kuota kurang, distribusi terlambat. Harusnya bisa dihitung dengan jelas kebutuhan BBM di Balikpapan. Jangan sampai masyarakat jadi korban karena kelalaian ini,” ujarnya.
Andi juga mempertanyakan efektivitas proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan,yang seharusnya bisa menjamin ketahanan pasokan energi di daerah.
Ia menyebut bahwa ketidakmampuan Pertamina menjelaskan data kuota dan realisasi BBM semakin menurunkan kepercayaan publik.
“Kalau tidak bermanfaat untuk masyarakat, buat apa ada pengolahan BBM di sini? Setiap ada masalah, masyarakat yang kena imbas. Tapi saat diminta pertanggungjawaban, tidak ada itikad baik dari manajemen tertinggi Pertamina,” tegasnya.
RDP yang awalnya diharapkan bisa menjadi ruang klarifikasi, justru berakhir dengan kekecewaan. DPRD berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini dan menuntut perbaikan sistem distribusi BBM agar tidak merugikan warga Balikpapan di masa mendatang.
Penulis: Heri | Editor: Saud Rosadi
Tag: BBM Langkadprd balikpapanPertamaxPertamina Patra Niaga