SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Pemerintah tidak bisa sembarangan melaksanakan vasektomi, meski itu untuk kepentingan sosial atau untuk menekan angka kelahiran dalam keluarga miskin. Keikutsertaan seseorang dalam program vasektomi tidak bisa dijadikan alat dalam memberikan bantuan sosial atau tidak.
“Vasektomi itu adalah kontrasepsi tetap atau kontap. Artinya, keputusan untuk melakukannya tidak bisa sembarangan. Harus berdasarkan kesadaran pribadi yang benar-benar mantap dan tidak boleh ada unsur paksaan,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, Kamis (22/5/2025).
Ia menyatakan, sangat tidak etis jika hak dasar warga negara seperti bantuan sosial dijadikan alat untuk ‘menekan’.
“Kalau itu diwajibkan pemerintah sebagai syarat bansos, saya rasa itu sangat tidak tepat. Bantuan sosial adalah hak, bukan hadiah yang diberikan jika seseorang menyerahkan kendali atas tubuhnya,” tegas politisi muda dari partai Golkar.
Lebih lanjut, Andi menilai bahwa vasektomi adalah prosedur medis permanen yang tidak bisa dibatalkan atau dikembalikan. Oleh karena itu, seseorang yang memilihnya harus benar-benar memahami dampaknya.
“Vasektomi itu irreversible. Sekali dilakukan, tidak bisa dibatalkan. Makanya, harus dari orang yang benar-benar paham dan siap. Bukan karena ingin dapat bantuan lalu merasa terpaksa melakukannya,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan semacam itu bisa menciptakan ketimpangan baru di masyarakat. Alih-alih memperbaiki persoalan kependudukan, kebijakan ini justru berisiko memperkuat stigma bahwa masyarakat miskin adalah beban yang harus dikendalikan.
“Saya khawatir ini bisa menimbulkan diskriminasi terselubung terhadap masyarakat menengah ke bawah. Seakan-akan mereka dianggap tidak pantas mendapat bantuan jika tidak ikut dalam program vasektomi. Ini berbahaya,” ucapnya.
Andi Satya juga menyoroti pentingnya pendekatan edukatif dalam program keluarga berencana. Menurutnya, keberhasilan pengendalian penduduk tidak bisa hanya dilihat dari jumlah akseptor vasektomi, tapi dari sejauh mana masyarakat memahami dan rela ikut karena sadar akan manfaatnya.
“Saya sangat mendukung program KB. Tapi caranya harus lewat edukasi, bukan pemaksaan. Negara seharusnya hadir dengan membangun kesadaran, bukan dengan membuat aturan yang mengancam hak dasar,” imbuhnya.
Penulis : Nai | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: Keluarga BerencanaVasektomi