MAHULU.NIAGA.ASIA – Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) baru-baru ini menegaskan dukungan penuh terhadap pembangunan Bandara Mahakam Ulu sebagai infrastruktur vital bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
Dalam kunjungan kerja ke Mahakam Ulu pada Rabu (21/5) kemarin saat mendampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Ketua Fraksi Gerindra Agus Suwandy menyoroti pentingnya percepatan pembangunan bandara agar bisa melayani pesawat sekelas ATR 72 pada 2027 mendatang.
“Kami juga meninjau pembangunan bandara. Bandara ini kan kita harapkan agar digagas oleh kabupaten, hanya saja kan provinsi juga harus bantu itu. Maka kita tahun ini ada bantu sekitar Rp43 miliaran,” ujar Agus Suwandy kepada Niaga.Asia usai peninjauan, Kamis malam (22/5).
Anggaran dari Pemerintah Provinsi Kaltim melalui APBD 2025 akan dialokasikan khusus untuk pembangunan sisi darat bandara, yang diperkirakan akan meliputi terminal, area parkir, fasilitas pendukung, dan akses jalan.
Sedangkan untuk pembangunan runway atau sisi udara, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu masih mengupayakan dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sisi daratnya dari provinsi, sedangkan runway-nya itu nanti dikerjakan oleh APBN. Cuma kan belum pasti nih dari APBN. Kabupaten sudah melakukan pengerasan pekerjaannya. Kita harap ini bisa membantu seperti bandara di Kutai Barat,” jelasnya.
Agus menjelaskan bahwa kebutuhan bandara ini menjadi krusial karena kondisi geografis Mahakam Ulu yang letaknya berada di daerah perbatasan dan memiliki akses darat yang masih terbatas.
Dengan keberadaan bandara, layanan transportasi untuk masyarakat, termasuk keperluan berobat hingga mobilitas ke pusat kota seperti Balikpapan atau Samarinda, akan jauh lebih efisien.
“Kita berharap ATR bisa turun di sini, karena kebutuhan itu kan sangat mendesak ya dari daerah terluar ini. Jadi kalau ada orang sakit, atau warga ingin berobat, bisa cepat. Intinya supaya tahun 2027–2028 selesailah itu semuanya,” harapnya.
Bandara Mahakam Ulu ditargetkan beroperasi untuk penerbangan perintis terlebih dahulu, namun secara bertahap ditingkatkan hingga dapat didarati pesawat yang kapasitasnya sekitar 72 penumpang, seperti ATR 72. Hal ini juga diharapkan dapat membuka peluang pengembangan sektor pariwisata di Mahakam Ulu.
“Kalau dia ATR 72, berarti 72 orang itu. Kayak di Kutai Barat juga gitu. Kira-kira begitu lah supaya ini terbangun, hingga pariwisatanya bisa dieksploitasi dengan baik juga. Orang bisa ke Jakarta, ke Balikpapan, langsung dari bandara ini,” tuturnya.
Tender Diproyeksikan 3 Bulan Lagi
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel menyampaikan bahwa secara umum, Pemerintah Provinsi Kaltim telah menyiapkan anggaran antara Rp40 hingga Rp45 miliar untuk mendukung proyek tersebut.
Namun hingga saat ini, dokumen teknis seperti Detail Engineering Design (DED), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masih dalam proses penyusunan oleh Dinas Cipta Karya.
“Kunjungan ini kita lakukan agar sinkron antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Karena dari APBD 2025 ada alokasi sekitar Rp40-45 miliar untuk pembangunan bandara,” terangnya.
Ia menjelaskan bahwa proyek pembangunan awalnya berada di bawah Dinas Perhubungan. Namun karena tidak tersedia nomenklatur teknis yang memungkinkan, pengelolaan proyek dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Cipta Karya.
“Proyek ini cantolan awalnya sebenarnya di Dinas Perhubungan, tapi karena tidak ada nomenklaturnya, akhirnya dialihkan ke Cipta Karya. Proses perpindahan ini baru terjadi dalam dua hari terakhir,” paparnya.
Menurut politikus Gerindra itu, proses lelang atau tender konstruksi kemungkinan baru bisa dilaksanakan dalam tiga bulan ke depan. Ekti berharap prosesnya dapat dipercepat agar tidak menghambat pembangunan yang sudah ditunggu masyarakat.
“Proses perencanaan memakan waktu sekitar dua bulan, kemudian dua bulan berikutnya untuk tender. Tapi kalau memungkinkan, saya berharap proses tender bisa dipercepat,” katanya.
Baik Agus maupun Ekti menegaskan bahwa perhatian terhadap wilayah perbatasan seperti Mahakam Ulu harus menjadi prioritas. Mereka juga mengapresiasi komitmen dari Gubernur Kaltim dan pemerintah provinsi yang benar-benar serius memperhatikan pembangunan akses jalan Kutai Barat–Mahakam Ulu.
“Saudara-saudara kita di sini ini harus kita perhatikan. Sekarang sih jalan bisa dilewati, cuma masih bergelombang. Tapi pemerintah sudah cukup konsen. Tinggal bagaimana kita melengkapi infrastruktur darat dan udara ini supaya saling mendukung,” pungkas Agus Suwandy.
Untuk diketahui, rombongan Fraksi Gerindra DPRD Kaltim yang melakukan kunjungan kerja ke Mahakam Ulu diantaranya, Ekti Imanuel, Agus Suwandy, Baharuddin Muin dan Abdul Rakhman Bolong.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: DPRD Kaltim