SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menegaskan pentingnya transparansi dalam proses seleksi jajaran direksi perusahaan daerah (perusda) yang akan segera mengalami perombakan dalam waktu dekat.
Ia mengingatkan bahwa proses seleksi harus terbuka dan bebas dari praktik titipan.
“Biasanya ini rawan titipan-titipan. Tapi nanti bisa dilihat online siapa yang ikut seleksi. Bisa dicek basic-nya, latar belakangnya. Itu penting supaya publik tahu dan prosesnya tidak diam-diam,” ungkapnya kepada Niaga.Asia di Royal Park Hotel, Samarinda, Sabtu (24/5).
Sapto menyebut, pergantian direksi sejumlah Perusda di Provinsi Kaltim akan terjadi antara bulan Mei hingga Juli 2025. Namun, ia juga menegaskan keputusan sepenuhnya berada di tangan Gubernur Rudy Mas’ud.
“Kalau soal itu, tunggu tanggal mainnya Pak Gubernur saja ya. Karena kewenangan PKM (perusahaan kawasan milik daerah) itu ya di Gubernur. Semua akan berakhir di bulan 5, 6, atau 7 ini,” katanya.
Pria kelahiran Madiun itu pun menekankan, agar siapapun yang nantinya terpilih sebagai direksi, harus memenuhi prinsip “the right man on the right job”.
“Saya minta yang dipilih nanti adalah orang-orang profesional. Mereka punya kapasitas, kapabilitas, integritas, motivasi, dan inovasi. Bukan hanya datang kerja seperti biasa, tapi juga bisa membawa perubahan besar yang berdampak ke peningkatan PAD (pendapatan asli daerah),” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa kedekatan pribadi tidak seharusnya menjadi penentu. Menurut Sapto, hubungan personal hanya menjadi nilai tambah jika dibarengi dengan kapasitas yang terukur dan integritas yang terbukti.
“Ini misal ya, kamu berteman dengan saya, tapi kamu nilainya jelek, ngapain dipilih. Tapi kalau kamu profesional dan nilainya bagus, kenapa tidak saya memilih kamu. Poinnya itu yang penting bukan nepotisme. Tapi kualitas,” tegasnya.
Untuk itu, ia mendukung agar seluruh proses seleksi bisa dilakukan secara terbuka, mulai dari pengumuman peserta, tahapan seleksi, hingga hasil akhir. Tak hanya itu, Sapto juga mendorong agar tim panitia seleksi (pansel) yang dibentuk benar-benar independen, bebas dari intervensi politik dan memiliki integritas tinggi.
“Masyarakat Kaltim harus bisa mengakses informasinya. Supaya publik juga bisa ikut mengawasi. Ini uang rakyat, ini aset daerah. Kita tidak boleh main-main,” tegas politisi dari Partai Golkar itu.
Komisi II DPRD Kaltim ditegaskan Sapto, akan mengawal proses seleksi agar benar-benar terbuka dan akuntabel. Ia tak menyebut secara rinci Perusda mana saja yang dinilai bermasalah, namun menyebut evaluasi menyeluruh perlu dilakukan.
“Pokoknya banyak, semua perlu dievaluasi. Saya harap seleksi ini bisa menjadi momen perbaikan tata kelola BUMD di Kaltim,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: DPRD Kaltim