SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal dan perbatasan. Salah satu proyek strategis daerah yang menjadi perhatian saat ini adalah pembangunan Bandara Mahakam Ulu.
Melalui melalui skema pembiayaan bersama antara Pemerintah Kabupaten Mahulu, Pemprov Kaltim, dan pemerintah pusat (APBN), Pemprov Kaltim akan mengalokasikan anggaran Rp45 miliar.
”Pemprov telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp40–45 miliar untuk pembangunan bandara tersebut pada tahun 2025. Bandara Mahulu ini sangat penting untuk membuka keterisolasian. Kita tahu kondisi geografis Mahakam Ulu yang ekstrem membuat konektivitas antarwilayah sangat terbatas. Jadi, proyek ini sangat strategis,” ujar Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, kepada wartawan di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (26/5/2025).
Namun demikian, Ekti juga mengakui bahwa terdapat sejumlah kendala teknis yang masih dihadapi. Hingga saat ini, sejumlah dokumen perencanaan penting seperti Detail Engineering Design (DED), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masih dalam proses penyusunan oleh Dinas Cipta Karya.
“Dulu proyek ini di bawah Dinas Perhubungan, tapi karena tidak ada nomenklatur khusus, akhirnya dipindahkan ke Dinas Cipta Karya. Proses peralihan ini baru saja terjadi dua hari lalu,” jelas politisi dari Partai Gerindra ini.
Peralihan tanggung jawab teknis ini berpengaruh pada timeline proyek. Ekti memperkirakan bahwa proses penyusunan perencanaan membutuhkan waktu sekitar dua bulan, ditambah dua bulan lagi untuk proses tender.
“Kalau bisa dipercepat, tentu lebih baik. Saya harap tendernya bisa dilakukan lebih cepat dari estimasi,” tambahnya.
Dalam pembangunan tahap awal, fokus diarahkan pada konstruksi runway dan apron, yang menjadi bagian krusial dari keseluruhan infrastruktur bandara.
Skema pembiayaan menggunakan dana APBD Kabupaten Mahulu, APBD Provinsi Kaltim, dan APBN, sehingga diperlukan koordinasi lintas pemerintahan yang solid.
“Jadi runway dan apron akan kita mulai tahun ini. Anggarannya disokong dari tiga sumber: APBD Mahulu, Provinsi, dan APBN. Ini kerja bersama,” terang Ekti.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pelaksanaan proyek ini akan dikawal dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) antara Bupati Mahakam Ulu dan Gubernur Kaltim yang saat ini masih dalam tahap finalisasi.
“MoU akan memuat roadmap pembangunan dan pembagian tanggung jawab. Ini penting agar semua pihak berjalan dengan porsi dan fungsi masing-masing,” ujarnya.
Bandara Mahulu diharapkan tidak hanya menjadi solusi terhadap keterisolasian geografis, tetapi juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, mempercepat distribusi logistik, dan memperkuat keamanan wilayah perbatasan.
“Kalau konektivitas sudah terbuka, mobilitas warga akan meningkat, ekonomi bergerak, dan wilayah perbatasan akan lebih kuat secara strategis,” Pungkasnya.
Penulis: Nai | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: Infrastruktur