BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Penanganan banjir kembali menjadi sorotan dalam Musrenbang RPJMD Kota Balikpapan 2025–2029. Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Fraksi Golkar, Yusuf Mustafa pun mempertanyakan besaran anggaran yang telah diserap untuk mengatasi persoalan klasik ini.
“Masalah banjir ini juga klasik sekali di Kota Balikpapan, dan kami hanya memberikan masukan. Terus terang saja, kami sudah melihat banyak sekali terobosan-terobosan Bapak Wali Kota. Yang dulu banjir, sekarang tidak banjir lagi. Saya mengapresiasi hal itu,” ujarnya.
Kendati demikian, ia menegaskan pentingnya transparansi penggunaan anggaran untuk program penanggulangan banjir. Yusuf tegas menyatakan kesiapannya sebagai wakil rakyat dari dapil Balikpapan untuk turut mencarikan solusi pendanaan apabila diperlukan.
“Saya ingin menanyakan, berapa besar sudah anggaran yang diserap pemerintah kota untuk program mengatasi banjir ini. Jika seandainya nanti kurang, kami dari dapil Balikpapan bisa mencarikan jalan keluar untuk memberikan bantuan dan memikirkan bagaimana progres pembiayaan ini bisa kita handle,” tuturnya.
Yusuf juga menyinggung posisi strategis Kota Balikpapan dalam pemerintahan provinsi saat ini. Menurutnya, Gubernur Kaltim sekarang kelahiran Balikpapan yang tentunya mau memberikan bantuan kepada Kota Minyak tersebut.
“Apalagi terus terang saja, Gubernur Kaltim sekarang ini adalah bapak Rudy Mas’ud, yang merupakan orang Balikpapan. Saya kira tidak ada masalah. Kami dari dapil Balikpapan, ada 10 anggota DPRD Kaltim, tentu ingin berbuat untuk kebaikan Balikpapan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyusun masterplan penanganan banjir secara menyeluruh yang disiapkan oleh Dinas PUPR Kota Balikpapan.
“Untuk banjir, saya rasa di Dinas PUPR itu ada masterplan yang lengkap, sampai ke detail engineering design (DED). Tapi memang kami masih memilah-milah mana yang dikerjakan dengan APBD kota, dan mana yang diajukan ke provinsi maupun pusat,” jelas Bagus.
Namun, ia mengakui bahwa keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama, terlebih dengan adanya pengurangan dana salur. Oleh karena itu, ia membuka peluang kolaborasi dengan DPRD Kaltim dalam memperjuangkan alokasi anggaran tambahan.
“Mungkin bapak Yusuf kalau mau melihat masterplan kita secara lengkap, bisa bersama-sama lihat dengan Dinas PUPR. Jadi nanti bapak juga bisa memperjuangkan untuk dianggarankan ke depan,” lanjutnya.
Selain program besar, ia juga menekankan pentingnya melakukan normalisasi dan revitalisasi saluran drainase sebagai solusi cepat yang dapat didukung melalui pokok pikiran (pokir) dewan ditingkat kota.
“Beberapa saluran drainase ini kan harus dilakukan normalisasi dan revitalisasi. Jadi saya harap pokir-pokir itu bisa masuk untuk normalisasi saluran, karena kalau soal jalan (perbaikannya) sudah penuh. Saya berharap normalisasi ini bisa dibantu dari teman-teman di DPRD Kota Balikpapan,” tutupnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: Banjir