SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Fraksi PKB DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti target penurunan kemiskinan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim tahun 2025–2029.
Melalui Sekretaris Fraksi PKB, Sulasih, fraksi ini pun menyampaikan pandangannya dalam Rapat Paripurna ke-16 sebagai bagian dari respons terhadap nota penjelasan Gubernur yang sebelumnya disampaikan oleh Wakil Gubernur Seno Aji, Rabu (28/5).
Berdasarkan pemaparan Gubernur Kaltim kata Sulasih, terdapat enam permasalahan utama pembangunan daerah yang perlu segera ditangani secara terarah dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, Fraksi PKB mendorong agar pemerintah provinsi merancang kebijakan dan regulasi yang terstruktur, sistematis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami meminta agar kebijakan yang disusun dalam RPJMD benar-benar berpihak kepada masyarakat, bukan sekadar normatif di atas kertas. Harus ada langkah nyata dan terukur,” ujarnya
Salah satu perhatian utama Fraksi PKB adalah target penurunan angka kemiskinan. Dalam RPJMD, pemerintah menetapkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 1,75 hingga 2,37 persen pada tahun 2030. Namun, Fraksi PKB menilai bahwa target tersebut belum cukup ambisius.
“Kami harap target kemiskinan bisa ditekan hingga di bawah 1 persen pada tahun 2030. Karena ini menyangkut kehidupan masyarakat secara langsung,” terangnya.
Fraksi PKB juga menekankan agar penurunan angka kemiskinan di Kaltim bisa dilakukan secara signifikan melalui program-program yang berdampak langsung.
Kendati begitu, yang perlu menjadi perhatian bahwa upaya menurunkan kemiskinan harus bersifat menyeluruh. Serta, harus ada sinergi antarperangkat daerah, keterlibatan swasta, dan dukungan dari legislatif.
Ia menegaskan, Fraksi PKB berkomitmen untuk terus mengawal pembahasan RPJMD agar arah pembangunan Kaltim benar-benar menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama.
“Fraksi kami akan memberikan masukan secara aktif dan kritis, agar dokumen RPJMD ini tidak hanya menjadi rencana lima tahunan, tetapi juga alat transformasi sosial dan ekonomi yang nyata,” pungkasnya.
Rapat Paripurna ke-16 ini dipimpin langsung oleh Ekti Imanuel menggantikan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Politikus Gerindra itu didampingi wakil lainnya seperti Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana. Serta, hadir juga dari pemerintah provinsi, Staf Ahli Bidang III Arief Murdiyanto.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: DPRD Kaltim