SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Damayanti, menyatakan, pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan gratis sangat penting. Pelaksanaan layanan gratis harus dibarengi dengan penguatan sarana dan prasarana, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), agar tidak menimbulkan kesenjangan antara masyarakat kota dan daerah terpencil.
“Memberikan layanan kesehatan dan pendidikan gratis tidak cukup hanya pada aspek fasilitasnya saja. Harus ada keseriusan untuk membangun sarana dan prasarana pendukung, terutama di wilayah 3T. Kalau masyarakat di daerah terpencil saja tidak bisa menjangkau puskesmas atau sekolah, lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan layanan yang katanya gratis itu?” tegas Damayanti saat ditemui di Gedung utama B DPRD Kaltim, Senin (2/6/2025).
Damayanti menegaskan bahwa keadilan sosial seharusnya menjadi dasar utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir secara nyata dan adil, bukan hanya di wilayah perkotaan yang relatif lebih mudah dijangkau, tetapi juga di pelosok yang aksesnya terbatas.
“Layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan itu bukan sekadar slogan. Pemerintah harus peka terhadap kondisi di lapangan. Jangan hanya hadir di kota-kota besar. Harus ada pemetaan yang akurat dan serius terhadap infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Daerah 3T jangan dibiarkan terabaikan hanya karena tantangan geografis,” ujar legislator dari daerah pemilihan Balikpapan ini.
Lebih jauh, Damayanti menyoroti aspek sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung pelayanan dasar. Ia menilai bahwa tenaga kesehatan dan pendidik yang bertugas di wilayah 3T layak mendapatkan apresiasi yang lebih besar dibandingkan rekan-rekannya di perkotaan.
“Saya sudah menyampaikan ini berulang kali. Jangan samakan insentif tenaga kesehatan dan guru yang bertugas di daerah terpencil dengan mereka yang di kota. Mereka yang bertugas di 3T ini menghadapi banyak keterbatasan, bahkan harus jauh dari keluarga. Mereka berkorban lebih banyak, dan itu harus dihargai,” ujar Damayanti.
Menurutnya, insentif yang berbeda ini bukan hanya bentuk penghargaan, tapi juga upaya agar lebih banyak tenaga profesional mau ditempatkan di daerah-daerah yang sulit dijangkau.
“Kalau insentifnya sama saja, tentu semua orang akan memilih bertugas di kota. Kita perlu kebijakan afirmatif agar pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan bisa benar-benar terwujud,” imbuhnya.
Komisi IV DPRD Kaltim, kata Damayanti, secara konsisten mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan pemetaan dan kajian mendalam terkait kondisi infrastruktur di daerah-daerah terpencil.
Menurutnya, pemetaan ini penting agar program-program layanan gratis yang digagas Pemprov tidak hanya menjadi slogan politik, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke pelosok.
“Tanpa pemetaan yang jelas dan data yang akurat, program ini hanya akan dinikmati oleh masyarakat di pusat-pusat kota. Padahal, mereka yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan justru lebih membutuhkan keberpihakan negara,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Damayanti juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat untuk membangun fondasi layanan dasar yang kokoh di Kalimantan Timur.
Ia berharap program nasional seperti transformasi layanan primer dan revitalisasi pendidikan bisa diintegrasikan dengan kebutuhan lokal yang sangat beragam.
“Wilayah Kalimantan Timur itu luas dan menantang. Pemerintah provinsi tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi yang lebih erat dengan kementerian terkait agar pemerataan layanan ini bisa dicapai,” pungkasnya.
Penulis : Nai | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: Kesehatan Gratis