
SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Informasi maraknya praktik prostitusi di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagaimana diperbincangkan masyarakat, menurut Anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Fraksi Gerindra, Baharuddin Muin, itu jadi masalah, apalagi kalau ada yang mengkoordinir.
“Semua orang tentu menolak kehadiran praktik prostitusi di daerah yang menjadi kawasan strategis nasional itu. Jika praktik tersebut tidak dihentikan, tentu akan jadi masalah besar,” kata Baharuddin kepada wartawan, Senin (2/6/2025).
Untuk diketahui, masalah PSK kembali menuai sorotan, setelah beberapa waktu lalu dua perempuan diduga pekerja seks komersial (PSK) diamankan Satpol PP Penajam Paser Utara (PPU).
“PSK marak di sekitar IKN, harapan kita janganlah. Nah, yang jadi masalah ini kalau ada yang koordinir. Tapi kalau masuknya itu sendiri-sendiri atau perorangan, saya kira ini enggak terdeteksi,” sambung Baharuddin, legislator dari Dapil Paser dan Penajam Paser Utara.
Menurutnya, keberadaan PSK yang masuk secara individu memang lebih sulit terdeteksi oleh aparat. Namun jika sudah terorganisir atau dikelola pihak tertentu, maka itu menjadi persoalan serius yang harus segera ditindak.
“Cuma persoalannya itu kan, ya kalau ada yang koordinir. Nah itu yang jadi masalah,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kaltim ini.
Baharuddin juga menyoroti pentingnya peran semua pihak dalam pencegahan. Ia menilai, penindakan tidak bisa hanya mengandalkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tetapi juga harus melibatkan perangkat pemerintahan di tingkat desa hingga RT, serta masyarakat secara luas.
“Tempat-tempat yang terdeteksi itu harus dirazia sama Satpol. Atau bukan cuma Satpol saja, termasuk kepala desa atau dusunnya atau RT-nya, masyarakat sekitar juga harus peduli dengan itu,” terang Baharuddin Muin yang juga seorang anggota BK dan Banggar itu.
Lebih jauh, ia mengungkapkan kekhawatiran terhadap dampak sosial dari praktik semacam ini, terutama bagi generasi muda yang tinggal di wilayah sekitar IKN.
“Karena ini ya bisa kasihan anak-anak yang selama ini enggak tahu masalah sosial, ya ini jadi catatan pribadi,” tegas pria kelahiran 5 Januari 1964 ini.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: Pekerja Seks Komersial