
SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dapil Kutai Kartanegara, Guntur mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang belum tergarap maksimal selama ini yakni, potensi pajak dari alat berat dan kendaraan milik perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltim.
”Saya minta perusahaan di Kaltim memb-Balik Nama Kendaraan ke KT, sehingga pajak kendaraannya masuk ke pendapatan daerah Kaltim. Sekarang masih masih banyak ditemukan kendaraan operasional berbagai perusahaan yang berop[erasi di Kaltim nomr polisinya luar daerah, membayar pajak kendaraan di daerah asal nopol kendaraan itu, bukan di Kaltim ,” ujarnya di Gedung B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (2/6).
“Komisi II berpikir bagaimana kita meningkatkan PAD, baik dari sektor lain, pendapatan hasil yang sah juga. Terutama ke depannya, bersama teman-teman, akan mengawasi pajak alat berat. Selama ini kan kurang maksimal,” imbuhnya.
Untuk itu, lanjut Guntur, Komisi II akan bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim untuk melakukan kunjungan lapangan dan menelusuri langsung potensi pajak yang belum tergali secara optimal.
“Rencananya kita akan kunjungan lapangan, mencoba memaksimalkan itu. Karena banyak pendapatan, terutama dari alat berat dan yang lainnya, yang belum terdata optimal,” katanya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti banyaknya kendaraan operasional milik perusahaan yang berplat dari luar daerah, seperti B (Jakarta) dan L (Surabaya), padahal beroperasi di Provinsi Kaltim.
“Kita juga menghimbau kepada perusahaan-perusahaan yang punya kendaraan dengan plat luar daerah, padahal kendaraan itu lalu-lalang di jalan Kaltim. Seharusnya mereka balik nama ke plat KT,” jelasnya.
Jika kendaraan-kendaraan perusahaan yang beroperasi di Kaltim terdaftar resmi di daerah ini, maka pajaknya juga akan masuk ke kas daerah. Maka hal ini penting untuk menunjang pembangunan infrastruktur, khususnya terkait perbaikan jalan yang rusak akibat lalu lintas kendaraan berat.
“Karena itu juga untuk memperbaiki jalan. Pajak kendaraan bermotor itu manfaatnya ke sana. Jadi kalau mereka balik nama ke KT, itu membantu pembangunan di sini. Pemerintah daerah bisa memperbaiki jalan dengan lebih maksimal,” tegasnya.
Guntur optimis apabila langkah-langkah ini dijalankan dengan serius dan konsisten, maka peningkatan PAD dari sektor pajak alat berat dan kendaraan akan berdampak signifikan terhadap kualitas infrastruktur jalan di Kaltim.
“Saya berharap ini bisa lebih maksimal. Kalau memang itu berjalan baik, insya Allah kita bisa memperbaiki jalan lebih bagus lagi,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: PAD