SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali memberikan sejumlah catatan kritis terhadap program unggulan GratisPol dan JosPol, terutama terkait dengan kesiapan data, alokasi anggaran, dan potensi efek lanjutan di sektor pendidikan.
Salah satu efek lanjutan yang dikhawatirkan Fraksi Golkar adalah jika nantinya ada kampus yang justru memanfaatkan kondisi ini dengan menaikkan biaya pendidikan secara tiba-tiba dan sepihak hanya karena ada subsidi dari pemerintah.
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) Fraksi Golkar, Syarifatul Sya’diah, dalam Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kaltim pada Senin (2/6) dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi–fraksi terhadap nota penjelasan Ranperda RPJMD 2025–2029.
Rapt Paripurna ini dihadiri 40 orang anggota dewan dan dipimpin Ekti Imanuel. Dihadiri juga Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana, serta Staf Ahli Bidang III Arief Murdiyanto dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
Menurut Golkar, keberhasilan implementasi program unggulan GratisPol dan JosPol tidak cukup hanya dengan niat dan penganggaran saja. Diperlukan pendekatan berbasis data yang kuat dan terintegrasi antardaerah.
“Pemerintah Provinsi Kaltim harus melakukan penyempurnaan data kependudukan dan potensi lainnya melalui konsolidasi database sebagai big data yang akurat dan terintegrasi dengan kabupaten/kota. Ini penting agar setiap kebijakan bisa dievaluasi dan dirancang secara tepat sasaran,” ujarnya.
Fraksi Golkar mengingatkan bahwa program sebesar Gratispol memerlukan perhitungan cermat terhadap seluruh komponen biaya dan alokasi anggaran. Pemerintah diminta untuk tidak mengorbankan sektor pembangunan lain karena ketidakseimbangan fiskal.
“Alokasi anggaran program Gratispol harus proporsional. Harus dihitung secara matang agar program ini tidak menggerus anggaran untuk sektor vital lainnya,” jelasnya.
Poin penting lainnya yang disoroti Fraksi Golkar adalah potensi dampak kebijakan Gratispol terhadap institusi pendidikan, terutama di luar kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim, seperti perguruan tinggi swasta.
Fraksi Golkar mengingatkan agar lembaga pendidikan tinggi di Kaltim tidak menaikkan uang kuliah secara sepihak hanya karena ada subsidi dari pemerintah.
“Penyelenggara pendidikan tinggi harus menetapkan biaya yang wajar. Jangan sampai program ini malah dimanfaatkan untuk menaikkan biaya kuliah yang nantinya akan membebani Pemerintah Provinsi Kaltim dan mengurangi manfaat bagi masyarakat,” terangnya.
Di sisi lain, Fraksi Golkar juga mengajak masyarakat Kaltim untuk menyikapi program Gratispol ini secara bijaksana. Mereka turut mengingatkan bahwa niat baik pemerintah untuk hadir sebagai solusi atas persoalan dasar masyarakat tidak boleh disalahartikan menjadi pola pikir ketergantungan.
“Kami menghimbau masyarakat agar tidak menjadikan program ini sebagai sandaran utama hidup. Sebaliknya, gunakan Gratispol sebagai pendorong untuk mengembangkan kapasitas diri, membangun etos kerja, dan meningkatkan daya saing,” pungkasnya.
Fraksi Golkar percaya bahwa program Gratispol dan Jospol bisa menjadi tonggak transformasi sosial di Bumi Mulawarman, asal dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik, berbasis data, serta menjunjung tinggi asas keadilan sosial.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: Gratis