SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Fraksi PKB DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) minta Pemprov Kaltim fokus dan memprioritaskan perbaiki sarana dan prasarana sekolah guna mendorong peningkatan akreditasi lembaga pendidikan.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi (Jubir) PKB, Sulasih dalam Rapat Paripurna ke-16 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kaltim terhadap nota penjelasan Ranperda tentang RPJMD 2025–2029, tanggal 02 Juni lalu.
Paripurna ini dihadiri 40 orang anggota dewan dan dipimpin Ekti Imanuel. Dihadiri juga Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana, serta Staf Ahli Bidang III Arief Murdiyanto dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
Fraksi PKB menyoroti bahwa ketimpangan jumlah sekolah di Kaltim, dalam hal ini semua jenjang atau antartingkat pendidikan, dinilai masih menjadi persoalan serius dalam pemerataan layanan pendidikan di Kaltim.
“Kami mendorong agar terjadi pemerataan jumlah sekolah dari semua jenjang. Saat ini terdapat 705 sekolah tingkat SMP di Kaltim, sementara jumlah sekolah tingkat SMA hanya 241 sekolah. Ketimpangan ini harus segera diatasi,” ujarnya.
Fraksi PKB berharap seluruh anak-anak di Kaltim mendapat akses dan ruang pendidikan yang sama di setiap jenjang. Pemerataan ini dinilai penting untuk memastikan pendidikan yang berkeadilan dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
Lebih lanjut, Fraksi PKB juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sebagai bagian dari upaya strategis membangun sumber daya manusia yang unggul.
Fraksi PKB meminta komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim dalam memberikan dukungan fasilitas yang memadai agar kualitas sekolah meningkat, khususnya dalam hal akreditasi.
Berdasarkan data yang disampaikan, kondisi akreditasi sekolah di Provinsi Kaltim saat ini masih cukup bervariasi, antara lain; akreditasi A hanya sekitar 34,55 persen; akreditasi B kira-kira baru 41,2 persen; akreditasi C sebesar 19,80 persen; dan yang belum terakreditasi tercatat sebanyak 4,44 persen.
“Atas dasar itu, peningkatan akreditasi harus menjadi indikator kunci dalam pembangunan pendidikan di Kaltim. Pemerintah provinsi harus memastikan bahwa fasilitas dan mutu pendidikan di seluruh sekolah meningkat secara merata,” jelasnya.
Fraksi PKB menegaskan, visi pembangunan sumber daya manusia dalam RPJMD 2025–2029 harus menyeluruh, mencakup aspek pemerataan, kualitas, hingga keterhubungan antara pendidikan dan dunia kerja.
“Hanya dengan itu, pendidikan dapat menjadi instrumen yang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Borneo,” tegasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: Fraksi PKBPendidikan