SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) meminta pemerintah untuk segera melakukan berbagai terobosan dan membangun kerja sama lintas provinsi guna mempercepat pencapaian target pembangunan sebagaimana diinginkan dalam RPJMD 2025–2029.
Permintaan itu disampaikan langsung oleh Juru Bicara Fraksi Golkar, Syarifatul Sya’diah, dalam Rapat Paripurna ke-16 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Ranperda RPJMD 2025–2029, Senin (2/6).
Paripurna ini dihadiri 40 orang anggota dewan dan dipimpin Ekti Imanuel. Dihadiri juga Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana, serta Staf Ahli Bidang III Arief Murdiyanto dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
Menurut Golkar, ruang lingkup pembangunan Kaltim lima tahun ke depan sangat kompleks dan luas, sehingga dibutuhkan sinergi serta dukungan dari berbagai pihak. Salah satu bentuk konkret yang diusulkan adalah kerja sama antarprovinsi.
“Fraksi Golkar mendorong agar pemerintah provinsi dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan provinsi lain seperti Jawa Timur dan Jawa Barat yang sebelumnya sudah dilakukan komunikasi awal,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kerja sama tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan tetap memperhatikan kebutuhan serta keunggulan masing-masing daerah.
Fraksi Golkar juga meminta penjelasan dari Pemerintah Provinsi Kaltim mengenai langkah-langkah strategis apa saja yang telah dan akan diambil untuk merealisasikan rencana kerja sama ini.
Lebih lanjut, Golkar juga merasa perlunya melakukan penguatan kapasitas fiskal daerah untuk mendukung implementasi program-program besar dalam RPJMD 2025-2029, termasuk program unggulan Gratispol dan Jospol.
“Sudah tentu program-program unggulan ini membutuhkan kapasitas fiskal yang cukup besar. Karena itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah provinsi untuk terus melakukan optimalisasi pendapatan daerah,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Kaltim diminta Fraksi Golkar untuk lebih berinovasi dalam mencari sumber-sumber pendapatan potensial, dan berkomunikasi aktif dalam meningkatkan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
Di akhir pandangannya, Fraksi Golkar juga meminta agar pembahasan dan penetapan RPJMD 2025–2029 dilakukan secepatnya. Hal ini menjadi penting karena dokumen tersebut akan menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan RKPD Perubahan Tahun 2025.
“Kami berharap pembahasan dan penetapan RPJMD bisa dilakukan secepatnya, mengingat waktu yang tersedia sangat terbatas,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: RPJMD Kaltim