SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meminta pemerintah provinsi bersama pemerintrah kabupaten untuk bergerak cepat mengambil langkah konkret dan strategis guna mewujudkan swasembada beras.
“Permintaan Mentan agar Kaltim mencapai swasembada beras dalam kurun waktu enam bulan kedepan,” ujar Juru Bicara Fraksi Golkar Syarifatul Sya’diah dalam Rapat Paripurna ke-16 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Ranperda RPJMD 2025–2029, Senin (2/6).
Paripurna ini dihadiri 40 orang anggota dewan dan dipimpin Ekti Imanuel. Dihadiri juga Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana, serta Staf Ahli Bidang III Arief Murdiyanto dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
Berdasarkan data yang diperoleh oleh Fraksi Golkar, kata Syarifatul, swasembada beras di Provinsi Kaltim belum tercapai karena berbagai permasalahan mendasar di sektor pertanian. Terkhususnya, penurunan signifikan dalam luasan panen dan produksi padi selama beberapa tahun terakhir.
“Produksi padi Kaltim sempat anjlok hingga titik terendah di tahun 2023, hanya 226.972 ton. Meski naik menjadi 249.643 ton di 2024, ini masih belum mencerminkan perbaikan struktural karena luasan panen justru terus menurun,” jelasnya.
Data menunjukkan bahwa luas panen padi di Kaltim menurun drastis dari 73.568 hektar di tahun 2020 menjadi 57.082 hektar pada 2023. Ini menjadi tantangan berat, apalagi jika target swasembada diminta dipercepat dari dua tahun menjadi hanya enam bulan.
“Walau produksi meningkat sekitar 10 persen dari tahun 2023, namun perlu diketahui bahwa luas panen menurun signifikan dari 73.568 hektare menjadi 57.082 hektare,” terangnya.
Fraksi Golkar menilai kondisi tersebut tidak bisa hanya diatasi dengan pendekatan biasa. Pemerintah Provinsi diminta bertindak cepat dengan berbagai terobosan konkrit, seperti pengendalian alih fungsi lahan bahkan jika dipandang perlu melakukan moratorium terhadap alih fungsi lahan pertanian.
Tak hanya itu, Fraksi Golkar juga mengusulkan untuk melakukan pencetakan lahan sawah baru; penyediaan alat dan mesin pertanian modern; penyediaan bibit unggul dan pupuk sesuai jumlah kebutuhan dan tepat waktu.
“Berikan juga motivasi dan pelatihan kepada pemuda-pemuda di Kaltim untuk mencintai pekerjaan di bidang pertanian yang saat ini cenderung mereka tinggalkan,” pesannya.
Lebih jauh, Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya koordinasi antarpemerintah daerah. Provinsi diminta menggelar forum bersama bupati dan walikota se-Kaltim untuk bersama-sama merumuskan kesepakatan dalam menjaga keberadaan lahan pertanian produktif yang masih tersisa.
“Jangan sampai sisa lahan yang ada justru habis untuk kepentingan non-pertanian. Kita butuh komitmen bersama menjaga ketahanan pangan daerah,” tegasnya.
Swasembada beras adalah misi penting untuk ketahanan pangan jangka panjang di tengah dinamika ekonomi dan perubahan iklim. Oleh karena itu, Fraksi Golkar menilai keberhasilan program ini bukan hanya tugas dinas teknis, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Ini soal keberlangsungan hidup masyarakat Kaltim ke depan. Kita harus berani bertindak tegas dan cepat demi mendukung pencapaian segera program swasembada beras di Kaltim,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: Sawah