SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Legislator di Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, minta Pemerintah Provinsi Kaltim memberi subsidi kepada sekolah swasta jenjang SMA/SMK di Balikpapan, karena telah menampung 49 persen lulusan SMP yang tidak mendapat tempat melanjutkan pendidikan di sekolah negeri.
Permintaan itu disampaikan, Damayanti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Selasa (10/6/2025) yang membahas persiapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026.
Dalam RDP Disdikbud Kaltim mengungkapkan bahwa daya tampung untuk siswa baru di Kota Balikpapan masih jauh dari ideal. Untuk tingkat SMA Negeri, daya tampung hanya tersedia bagi 3.382 siswa dengan 89 rombongan belajar (rombel), sementara untuk SMK Negeri hanya mampu menampung 3.250 siswa dengan 88 rombel.
Damayanti yang juga legislator dari daerah pemilihan (dapil) Balikpapan, menyampaikan keprihatinannya. Ia menilai keterbatasan daya tampung sekolah negeri telah menjadi masalah tahunan yang mengkhawatirkan, khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
“Kalau berbicara tentang SPMB, khususnya di Kota Balikpapan, memang ini menjadi perhatian serius. Karena berdasarkan data, hanya sekitar 51 persen siswa lulusan SMP yang bisa tertampung di SMA/SMK Negeri. Artinya, hampir setengahnya harus mencari alternatif lain,” ujar Damayanti.
Lebih lanjut, Damayanti menekankan bahwa negara harus hadir untuk menjamin hak pendidikan anak-anak. Bila siswa harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta karena tidak tertampung di sekolah negeri, maka pemerintah provinsi wajib memberikan subsidi guna meringankan beban pembiayaan orang tua.
“Kalaupun memang harus di sekolah swasta, maka harapan saya pemerintah provinsi turut hadir di situ. Apakah itu dalam bentuk pengurangan biaya sekolah atau subsidi langsung. Sehingga hak atas pendidikan tetap bisa dirasakan oleh seluruh anak-anak kita,” tegasnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan penambahan unit sekolah baru, Damayanti menjelaskan bahwa Kota Balikpapan menghadapi tantangan besar terkait keterbatasan lahan.
Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan adanya penambahan sekolah jika pemerintah provinsi dapat menemukan lokasi strategis yang masih memungkinkan dibangun fasilitas pendidikan.
“Balikpapan ini kota yang sudah sangat padat. Lahan untuk membangun sekolah baru tidak kecil. Harus luas, dan harus strategis. Tapi jika memang ada lahan-lahan milik pemprov yang bisa dimanfaatkan, tentu kita dorong itu,” ungkapnya.
Selain membangun sekolah baru, Damayanti juga mengusulkan solusi pragmatis berupa penambahan rombongan belajar dan pengembangan bangunan sekolah ke atas secara vertikal, khususnya untuk sekolah yang lahan horizontalnya sudah maksimal.
“Kalau sudah tidak memungkinkan lagi menambah rombel di lahan yang ada, maka solusinya adalah membangun sekolah bertingkat. Tapi tentu sejak awal perencanaannya harus disiapkan secara matang agar bangunan bisa menopang pertumbuhan ke atas itu,” jelasnya.
Damayanti berharap, melalui RDP dan koordinasi lintas sektor ini, permasalahan daya tampung tidak lagi menjadi hambatan bagi para siswa yang ingin melanjutkan pendidikan di sekolah negeri.
Ia juga mengajak semua pihak untuk memperkuat komitmen dalam menjamin akses pendidikan yang merata dan terjangkau.
“Jangan sampai anak-anak kita kehilangan haknya hanya karena masalah teknis seperti keterbatasan rombel. Pendidikan adalah hak dasar, dan kita sebagai wakil rakyat punya tanggung jawab moral untuk memperjuangkannya,” pungkasnya.
Penulis : Nai | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: Pendidikan