SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Meski mengapresiasi realisasi pendapatan daerah tahun 2024 Rp22,8 triliun atau lebih besar 14,7 persen dari target Rp21,2 triliun, Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyebut dividen BUMD yang disetor ke kas daerah jauh dibawah target.
“PT Asuransi Bangun Askrida ditargetkan menyetor Rp30 juta, ternyata nihil. Sementara BUMD lain dengan target Rp68,12 miliar, hanya mampu menyetor Rp38,37 miliar (56,33%),” kata Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kaltim, Shemmy Permata Sari, dalam Rapat Parpirna DPRD Kaltim, Selasa (17/6/2025), dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi-Fraksi atas Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat Paripurna ke-19 ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi wakilnya Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis dan Yenny Eviliana, serta 39 anggota DPRD Kaltim lainnya. Sementara itu dari Pemprov Kaltim hadir Gubernur Rudy Mas’ud mewakili Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Pemerintah perlu meninjau ulang performa BUMD kita. Apa penyebab rendahnya kontribusi dan bagaimana langkah perbaikannya?” ujar Fraksi Golkar.
Terkait piutang, Fraksi Golkar juga mempertanyakan implementasi Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2023, yang mengatur penyisihan piutang pajak.
Dengan catatan piutang retribusi daerah mencapai Rp125,6 miliar dan piutang pajak sebesar Rp25,9 miliar, Fraksi Golkar ingin kejelasan apakah piutang yang belum tertagih ini secara otomatis dihapuskan atau masih menjadi kewajiban para wajib pajak.
Fraksi Golkar menyoroti pos belanja beberapa sektor penting. Alokasi belanja pendidikan mencapai Rp4,77 triliun dengan realisasi Rp4,24 triliun (96,16%), memenuhi amanat konstitusi sebesar 21,53% dari APBD. Namun, Golkar menyebut masih banyak persoalan yang harus dituntaskan.
“Distribusi guru yang tidak merata, kurangnya sarana prasarana di daerah 3T, hingga kualitas SDM tenaga pendidik yang belum maksimal, menjadi PR besar kita bersama,” kata Shemmy.
Terkait Program Beasiswa Kaltim Tuntas, Golkar menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh karena sering menjadi temuan BPK.
“Kami meminta pemerintah menyempurnakan tata kelola program unggulan gubernur kaltim yaotu gratispol sehingga agar tidak lagi menimbulkan temuan pelanggaran administratif seperti BKT,” imbuh Fraksi Golkar.
Fraksi Golkar juga mengungkap tantangan besar seperti distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, sulitnya akses ke fasilitas di daerah terpencil, serta belum terpenuhinya rasio tenaga kesehatan.
“Untuk mencapai standar WHO, Kalimantan Timur masih memerlukan sekitar 2.000 dokter tambahan, termasuk dokter spesialis,” jelas Fraksi Golkar.
Dalam sektor pertanian, Fraksi Golkar menyoroti minimnya pasokan benih unggul, keterbatasan pupuk subsidi, serta rendahnya minat generasi muda di sektor ini. Begitu pula dalam bidang peternakan, Golkar meminta pemerintah mengurangi ketergantungan bibit dan pakan dari luar daerah.
Di bidang infrastruktur, dari alokasi Rp3,7 triliun untuk pekerjaan umum dan penataan ruang, terealisasi Rp3,4 triliun (93,63%). Golkar meminta penjelasan berapa kilometer jalan provinsi yang telah diperbaiki, khususnya untuk perbaikan jalan sepanjang 111,46 km yang rusak berat.
Sementara itu, pada sektor perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dari Rp265,2 miliar yang dialokasikan, terserap Rp228,4 miliar. Golkar meminta penjelasan terkait jumlah unit rumah layak huni yang telah direhabilitasi hingga 2024.
Fraksi Golkar juga mendesak agar temuan BPK terhadap laporan keuangan, sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ditindaklanjuti secara serius.
“Kami meminta APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) untuk lebih intensif dalam pembinaan dan pengawasan, agar temuan berulang tidak terjadi di tahun-tahun mendatang,” tegas Fraksi Golkar.
Fraksi Golkar menegaskan bahwa penyampaian pandangan umum ini merupakan bagian dari proses awal dalam pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2024.
Evaluasi secara lebih mendalam akan dilanjutkan melalui pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
“Semoga catatan kami menjadi masukan konstruktif demi tata kelola keuangan daerah yang semakin akuntabel dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” tutupnya.
Penulis : Nai | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: DPRD Kaltim