SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengingatkan pemerintah provinsi pentingnya melakukan diversifikasi sumber pendapatan asli daerah (PAD), agar tidak terlalu bergantung pada sektor ekstraktif seperti pertambangan dan migas.
Permintaan ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PKS Subandi dalam Rapat Paripurna ke-19 dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (17/6/2025)
Rapat Paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi wakilnya Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana, serta dihadiri 39 anggota dewan lainnya. Sementara itu, Gubernur Rudy Mas’ud juga hadir mewakili Pemerintah Provinsi Kaltim.
Setelah mencermati substansi Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Fraksi PKS merasa ketergantungan fiskal pada sektor ekstraktif berisiko terhadap stabilitas keuangan daerah.
“Kami mengingatkan pentingnya diversifikasi sumber PAD agar tidak terlalu tergantung pada sektor ektraktif. Ini sangat penting demi keberlanjutan fiskal daerah di masa depan,” ujarnya di Gedung B DPRD Kaltim.
Meski begitu, Fraksi PKS tetap mengapresiasi kinerja pendapatan daerah tahun 2024 yang dinilai positif. Realisasi pendapatan daerah disebut mencapai Rp22,080 triliun atau 104,07 persen dari target, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam pengelolaan penerimaan daerah.
“Kami memberikan apresiasi atas capaian realisasi pendapatan tersebut, khususnya dari sektor PAD dan transfer pemerintah pusat. Ini menunjukkan adanya kinerja positif dalam sistem pengelolaan penerimaan daerah,” jelasnya.
Namun, Fraksi PKS menilai capaian ini jangan membuat pemerintah daerah merasa cukup. Menurutnya, struktur PAD Kaltim harus bisa diperkuat dari sektor-sektor yang lebih inklusif dan berkelanjutan, seperti ekonomi kreatif, pariwisata, dan UMKM.
Selain itu, perlu adanya peningkatan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta optimalisasi aset daerah.
“Pemerintah Provinsi Kaltim harus mampu menggali potensi PAD yang lebih sehat dan jangka panjang. Sektor produktif yang kita anggap dapat menyerap tenaga kerja dan mendorong inovasi harus menjadi perhatian dalam strategi pembangunan ekonomi daerah,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: Ekonomi Kaltim