SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Komitmen Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mendukung program swasembada pangan nasional terus dikejar secara serius. Salah satu langkah yang diambil adalah menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Komisi VI DPR RI serta mendorong keterlibatan BUMN strategis seperti Pupuk Indonesia.
Hal itu terlihat dari rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dan Pemerintah Provinsi Kaltim pada Rabu (18/6) di Kantor Gubernur jalan Gajah Mada Samarinda. Rapat ini dihadiri langsung Gubernur Rudy Mas’ud, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sri Wahyuni, Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto dan perangkat daerah lainnya.
Sementara dari Komisi VI DPR RI, hadir wakil ketua komisi Andre Rosiade dan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), serta anggota lainnya seperti Rieke Diah Pitaloka, Unru Baso, Ida Nurilaela Wiradinata, Ida Fauziyah, Abdul Hakim Rafagih, Gde Sumarjaya Linggih, Doni Akbar, M. Sarmuji, Amin, dan Ketua TP PKK Kaltim Sarifah Suraidah Harum yang juga merupakan anggota Komisi VI DPR RI.
Disela-sela kegiatan, saat ditemui Niaga.Asia, Gubernur Rudy Mas’ud membenarkan bahwa rapat kerja ini dilaksanakan guna membahas penguatan industri pupuk, ketahanan energi, serta memaksimalkan peran BUMN di Provinsi Kaltim dalam memperkuat infrastruktur dan distribusi pangan di daerah, khususnya jelang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Hari ini ada 8 BUMN yang hadir dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI. Ada Pupuk Indonesia, Pertamina, Pupuk Kaltim, Pelni dan beberapa lainnya. Ini juga bagian dari masa reses, komisi VI menyerap aspirasi untuk masyarakat Kaltim tentunya diwakili dengan seluruh jajaran pemerintah provinsi di sini,” ujarnya.
Sejumlah isu strategis dibahas dalam forum tersebut, mulai dari rasio elektrifikasi, green energy, hingga pasokan bahan bakar gas untuk industri pupuk. Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa Provinsi Kaltim bertekad mengambil peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional, terutama melalui optimalisasi sektor energi dan pertanian berbasis industri pupuk.
“Kami menyampaikan banyak hal, mulai dari elektrifikasi, energi fosil, green energy, hingga pengembangan industri pupuk. Harapannya, Provinsi Kaltim bisa menjadi tulang punggung swasembada pangan nasional sekaligus daerah penyangga IKN,” jelasnya.
“Kami ingin memberikan manfaat kepada masyarakat Kaltim, terutama dalam sistem perdagangan maupun juga perekonomian berkeadilan. Kami harap pemerintah pusat bisa memperhatikan masyarakat kita karena banyak sekali sumber energi dan kekayaan alam Kaltim yang berpotensi untuk dapat dimanfaatkan,” tutupnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV Diskominfo Kaltim
Tag: Swasembada Pangan