SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Salehuddin, menegaskan pentingnya mitigasi bencana banjir yang terintegrasi dan sinkron antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dengan Pemerintah Provinsi Kaltim.

Hal ini disampaikan dalam tanggapannya terkait tantangan infrastruktur dan penanganan banjir yang kerap melanda wilayah Kukar, terutama di daerah Hulu.

Menurut Salehuddin, dengan kondisi geografis Kukar yang terdiri dari 20 kecamatan dengan karakteristik topografi beragam, termasuk banyak rawa-rawa, mitigasi banjir menjadi prioritas utama yang harus disiapkan secara matang dan terencana.

“Mitigasi bencana harus benar-benar disinkronkan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Perlu ada pembagian tugas yang jelas, apa yang dilakukan oleh Kabupaten, apa yang menjadi tanggung jawab Provinsi. Ini penting supaya ketika banjir datang, antisipasinya sudah terencana dengan baik,” ujar Salehuddin saat di temui di Lamin Etam Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/6/2025).

Politisi yang mewakili dapil Kutai Kartanegara itu mengungkapkan bahwa banjir di sejumlah daerah, seperti Juna Hulu, merupakan masalah berulang yang terjadi dalam frekuensi dua sampai tiga tahun sekali.

Oleh sebab itu, upaya pencegahan dan penanggulangannya harus dilakukan secara terstruktur.

“Misalnya, kita harus sudah memiliki rencana teknis terkait penanganan saluran drainase yang baik, langkah-langkah apabila jalan putus, hingga koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk memastikan jalur evakuasi dan mobilitas masyarakat tetap lancar terutama saat situasi darurat seperti bulan Ramadan,” imbuhnya.

Salehuddin juga menegaskan bahwa selain kesiapan fisik, pemetaan risiko dan sistem peringatan dini harus dioptimalkan.

“Ketika curah hujan tinggi dan elevasi sungai meningkat, kita harus sudah tahu langkah apa yang harus diambil. Mitigasi ini harus sistematis dan bisa cepat dijalankan agar dampak banjir bisa diminimalisir,” tambahnya.

Dia mengingatkan bahwa penguatan mitigasi bencana banjir ini menjadi tanggung jawab bersama dan perlu mendapat perhatian serius dari semua pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah dan provinsi.

“Penanganan banjir bukan hanya soal infrastruktur saja, tapi juga soal pengelolaan risiko dan koordinasi antarinstansi agar seluruh potensi bencana dapat diantisipasi dengan efektif,” tandas Salehuddin.

Penulis : Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim

Tag: DPRD Kaltim