TANJUNG REDEB.NIAGA.ASIA — Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan, dari hasil survei, keterbatasan modal dan akses terhadap pembiayaan masih menjadi masalah utama bagi pelaku UMKM lokal daerah.
Kepala KPw Bank Indonesia Provinsi Kaltim Budi Widihartanto mengatakan, masalah itu menjadikan pelaku UMKM kesulitan untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk mereka secara lebih luas.
“UMKM kesulitan naik kelas karena pencatatan keuangan mereka belum tertata dengan baik. Padahal itu penting dalam proses administrasi pembiayaan ke lembaga keuangan,” kata Budi saat berada di Kantor Bupati Berau, Jalan APT Pranoto, Tanjung Redeb, kemarin.
Melalui program Business Matching Pembiayaan serta Edukasi dan Keuangan UMKM (BIMA ETAM) seri-5 yang berlangsung di Berau, Bank Indonesia perwakilan Kaltim memperkenalkan aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi (SIAPIK) kepada para pelaku UMKM Berau, untuk pencatatan keuangan harian, laporan laba-rugi, hingga arus kas usaha.
“Setiap transaksi cukup di-input lewat HP. Nanti sistem akan menghasilkan laporan keuangan otomatis,” ujar Budi.
Diterangkan Budi, SIAPIK ini juga menggandeng berbagai perbankan. Mulai dari perbankan konvensional maupun syariah, serta lembaga lain seperti Pegadaian dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Pegadaian bisa jadi alternatif pembiayaan. Sementara BPJS membantu perlindungan bagi tenaga kerja sektor UMKM,” jelas dia.
Dalam BIMA ETAM seri 5 ini, pelaku UMKM juga diperkenalkan teknologi transaksi modern yakni cara penggunaan QRIS dan sistem transfer digital.
“Melalui QRIS, pelaku UMKM bisa melayani transaksi jarak jauh. Ini penting di era digital,” demikian Budi Widihartanto.
Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi | Adv Diskominfo Kaltim
Tag: Bank IndonesiaBI KaltimPembiayaanUMKM