SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Angka Kemiskinan Kalimantan Timur (Kaltim) Maret 2025 pada posisi 6 terendah Nasional. Sedangkan 18 provinsi memiliki kinerja pengurangan kemiskinan di atas rata-rata Nasional. Angka kemiskinan terendah di Provinsi Bali 3,72 persen, tertinggi di Papua Pegunungan yakni 30,03 persen.
Persentase penduduk miskin Kaltim Maret 2025 sebexsar 5,17%, turun 0,34 persen poin dibandingkan kondisi September 2024 yang sebesar 5,51 persen. Sejak Maret 2023, persentase dan jumlah penduduk miskin Kaltim terus mengalami penurunan
“Jumlah penduduk miskin Kaltim pada Maret 2025 sebesar 199,710 orang, turun 12,170 orang dari September 2024,” ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Dr. Yusniar Juliana, S.ST, MIDEC dalam konferensi pers, hari ini Jum’at (25/7/2025).
Angka kemiskinan terendah di Provinsi Bali 3,72 persen, setelah itu provinsi Kalimantan Selatan (3,84%), DKI Jakarta (4,28%), Kepulauan Riau (4,44%), dan Kepulauan Banghka Belitung 5,55%.
Menurut Yusniar, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar (basic needs approach) Handbook on Poverty and Inequality: The World Bank, 2009.
Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan & non makanan).
Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan (setara 2100 kkalori per kapita per hari). Sedangkan garis kemiskinan non makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok non-makanan lainnya.
“Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata PENGELUARAN per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. BPS menetapkan Garis Kemiskinan di Kaltim pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp866.193/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp611.584 (70,61 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp254.609 (29,39 persen),” ungkapnya.
Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada Maret 2025, komoditi makanan menyumbang sebesar 70,61 persen, sedangkan komoditi bukan makanan hanya menyumbang 29,39 persen untuk garis kemiskinan.
Cakupan Sampel Susenas Maret 2025 di Kaltim 655 Blok Sensus dengan sampel sebanyak 6.550 rumah tangga. Realisasi sampel rumah tangga sebanyak 6.466 rumah tangga (98,72%).
Faktor ketenagakerjaan dan upah buruh yang membaik, menyumbang terhadap penurunan jumlah penduduk miskin Kaltim. Misalnya, proporsi penduduk yang bekerja pada Sektor informal mengalami peningkatan selama Agustus 2024 – Februari 2025 yaitu dari 836.460 orang (42,32 persen) menjadi 943.098 orang (46,92%).
“Lapangan usaha yang terkait dengan sektor informal dan cukup banyak menyerap tenaga kerja adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan penyedia akomodasi dan makan minum. Masing-masing proporsi penduduk bekerjanya bertambah 9,47 persen dan 7,59 persen dari Agustus 2024 ke Februari 2025,” kata Yusniar.
Kemudian, rata-rata upah buruh dari Agustus 2024 ke Februari 2025 naik 0,88 persen dari Rp4.400.771,- pada Agustus 2024 menjadi Rp4.439.658 pada Februari 2025. Upah menurut lapangan usaha yang mengalami kenaikan paling tinggi adalah pertambangan dan penggalian, aktivitas keuangan dan asuransi, dan real estat.
BPS juga menginformasikan bahwa disparitas kemiskinan perkotaan dan perdesaan masih tinggi. Perubahan jumlah penduduk miskin September 2024 – Maret 2025, di perkotaan turun sebesar 0,25 persen poin, sedangkan di perdesaan turun sebesar 0,52 persen poin.
Lima komoditi makanan yang memberi pengaruh besar terhadap Garis Kemiskinan (GK) baik di perkotaan maupun di persedaan adalah beras; rokok kretek filter; daging ayam ras; telur ayam; dan mie instan.
Sedangkan lima komoditi non makanan yang memberi pengaruh besar terhadap Garis Kemiskinan (GK) baik di perkotaan maupun di persedaan adalah perumahan; bensin; listrik; pendidikan; air dan perlengkapan mandi.
“Pada Maret 2025, secara rata-rata 1 rumah tangga miskin di Kaltim memiliki 5,24 anggota rumah tangga,” ungkap Yusniar.
Pada Maret 2025 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan dan perdesaan meningkat. Menurut Yusniar, pada September 2024 – Maret 2025, Indeks kedalaman kemiskinan (P1) naik 0,272 poin dari 0,606 menjadi 0,878. P1 di Perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Pada Maret 2025, P1 perdesaan sebesar 1,102 dibandingkan perkotaan sebesar 0,781. Peningkatan P1 di Perdesaan lebih cepat dibandingkan Perkotaan.
Indeks Keparahan Kemiskinan Kaltim naik 0,118 poin dari September 2024 sebesar 0,104 menjadi 0,222 pada Maret 2025. P2 di Perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Pada Maret 2025, P2 perdesaan adalah 0,235 sedangkan perkotaan sebesar 0,217. Peningkatan P2 di Perkotaan lebih tinggi dibandingkan Perdesaan.
“Maret 2025 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan dan perdesaan meningkat,” kata Yusniar.
Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan | Adv Diskominfo Kaltim
Tag: Kemiskinan