Wabup Nunukan Buka Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Aplikasi e-BLUD Kesehatan

Tenaga kesehatan rumah sakit dan puskesmas se-Kabupaten Nunukan mengikuti sosialisasi dan Bimtek penerapan implementasi aplikasi e-BLUD (Foto : Prokompim/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Pemerintah Nunukan melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (DinkesP2KB) Nunukan menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) penerapan implementasi aplikasi e-BLUD bagi UPTD dengan Pola Pengelolaan keuangan BLUD (PPK-BLUD)

Membuka acara sosialisasi, Wakil Bupati Nunukan, Hermanus mengatakan hidup di era digitalisasi harus mengikuti perkembangan teknologi berbasis digital sebagai pengganti sistem manual yang saat ini sebagian masih diterapkan di instansi pemerintah.

“Kita harus mengganti sistem lama dengan sistem berbasis digital yang selama mekanisme akan memudahkan pengelolaan administrasi,” kata Hermanus, Senin (28/07/2025).

Pemerintah Nunukan sangat menyambut baik pelaksanaan sosialisasi Bimtek PPK – BLUD sebagai langkah nyata bersama guna membekali fasyankes dalam mengelola anggaran secara maksimal dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

“Saya berpesan ke Kadis Kesehatan agar lebih proaktif dalam melakukan pembinaan pada BLUD dan jangan lupa lengkapi dengan aplikasi pengelolaan keuangan yang kompatibel,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris DinkesP2KB Nunukan, H. Sabaruddin menyampaikan bahwa rumah sakit dan puskesmas merupakan ujung tombak dan juga garda terdepan dalam pembangunan kesehatan,

“Sukses tidaknya pembangunan pelayanan kesehatan tergantung pada kinerja dari rumah sakit dan Puskesmasnya,” ucapnya.

Untuk itu, pelayanan kesehatan tidak boleh berhenti, begitu pula terhadap pelayanan yang sifatnya mendesak tidak boleh ditunda meskipun alasanya dikarenakan tidak memiliki anggaran dan kebutuhan kesehatan lainnya.

Sabaruddin menyampaikan untuk menghindari terjadinya hal tersebut, maka diterbitkanlah Permendagri Nomor 9 Tahun 2018 tentang memberikan ruang kepada fasilitas kesehatan dalam bentuk penerapan PPK – BLUD.

“Faskes diberikan ruang dalam keuangan dan kewenangan dalam pengelolaan keuangan tersendiri termasuk pengelolaan a tenaga maupun asset,” tuturnya.

Kedepan DinkesP2KB Nunukan berharap puskesmas atau rumah sakit yang membutuhkan keperluan alat kesehatan dan lainnya tidak perlu lagi bergantung kepada anggaran pemerintah daerah karena telah mengelola keuangan sendiri.

“Nanti semua puskesmas dan rumah sakit  mengelola keuangan sendiri, jadi kalau butuh dana cepat langsung bisa cair,”ungkapnya.

Acara Sosialisasi dan Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Direktur BUMD, BLUD dan BMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Yudia Ramli, dengan di ikuti oleh 130 peserta dari RSUD Nunukan dan 16 Puskesmas se Kabupaten Nunukan

Sumber : Prokompim Nunukan | Editor : Budi Anshori | Advertorial

Tag: