SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji mengharapkan kabupaten/kota punya peran yang sangat penting dalam mendukung program prioritas GratisPol yang digagas oleh pemerintah provinsi, dengan menyelaraskan GratisPol dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan gratis di SD/SMP.
Menurutnya, dengan demikian, layanan pendidikan gratis tidak hanya menyasar jenjang SMA dan SMK yang menjadi kewenangan provinsi saja, tetapi juga harus diikuti dengan penyelarasan di jenjang pendidikan dasar seperti SD dan SMP.
Pernyataan tersebut disampaikan Seno Aji usai menghadiri Rapat Paripurna ke-26 Masa Sidang ke-2 Tahun 2025 pada Senin (28/7) di Gedung B DPRD Kaltim jalan Teuku Umar Kota Samarinda, dimana Pemprov-DPRD sepakat menyetujui RPJMD 2025–2029 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Dalam wawancaranya dengan media, Wagub turut menjawab kekhawatiran orang tua siswa SD dan SMP yang menantikan realisasi program pendidikan gratis secara menyeluruh di Provinsi Kaltim.
“Kita dukungannya, tentu saja meminta kepada bupati dan wali kota untuk menyelaraskan program dari Pak Prabowo Subianto di Asta Cita beliau,” ujar Seno Aji.
Pelaksanaan pendidikan dasar gratis tidak bisa hanya dibebankan pada provinsi. Apalagi kata dia, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa pendidikan dasar (SD dan SMP) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah kabupaten/kota.
“Apalagi sekarang sudah ada putusan MK tentang pendidikan gratis tingkat dasar yaitu SD dan SMP. Nah, ini harus dipenuhi oleh bupati dan wali kota,” jelasnya.
Dengan demikian, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota sangat dibutuhkan untuk memastikan seluruh anak-anak usia sekolah di Kaltim dapat menikmati akses pendidikan gratis dan berkualitas, mulai dari jenjang dasar hingga pendidikan tinggi.
“Sehingga selaras sampai ke S3 nantinya oleh kami di provinsi,” tambahnya.
Program GratisPol sendiri merupakan salah satu dari dua program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang termuat dalam dokumen RPJMD 2025–2029. Fokus utama program ini meliputi pembebasan biaya pendidikan menengah dan tinggi, layanan kesehatan gratis, penanganan stunting, akses internet, pembebasan biaya administrasi kepemilikan rumah, hingga fasilitasi perjalanan religi.
Terkait komponen GratisPol berupa seragam sekolah gratis, Seno Aji memastikan program tersebut akan mulai dilaksanakan dalam waktu dekat. Ia segera melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.
“Seragam gratis seharusnya sih bulan-bulan ini sudah mulai. Nanti saya cek ke Dinas Pendidikan,” terangnya.
Sementara untuk penyerahan secara simbolis seragam gratis di Kaltim, direncanakan akan dilaksanakan pada Agustus mendatang.
Seno Aji berharap, melalui penjabaran RPJMD 2025-2029 ke dalam berbagai program nyata seperti GratisPol, pembangunan sumber daya manusia di Kaltim dapat meningkat secara signifikan dalam lima tahun ke depan.
“Kita berharap dari visi-misi kita, Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas ini bisa tercapai dalam waktu 5 tahun ke depan,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV Diskominfo Kaltim
Tag: Pendidikan Gratis