BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Kasus kekerasan terhadap anak di Balikpapan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Bahkan, menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Heria Prisni, laporan kekerasan bisa terjadi setiap hari.
“Kalau saya tanya ke Polda, mereka bilang lima laporan per hari itu sudah angka minimal. Jadi bisa dibayangkan skalanya,” ungkap Heria saat ditemui belum lama ini.
Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Balikpapan, sepanjang tahun 2024 tercatat 220 kasus kekerasan. Dari jumlah itu, 130 korbannya merupakan anak-anak berusia 0 hingga 18 tahun, 38 korban adalah perempuan dewasa, dan 52 lainnya anak laki-laki.
Tren serupa juga masih terlihat pada tahun berjalan. Hingga akhir Juni 2025, tercatat sudah ada 94 laporan kekerasan yang masuk. Rinciannya, 58 kasus melibatkan korban anak-anak, 24 kasus menimpa perempuan dewasa, dan 12 kasus melibatkan anak laki-laki.
Meski jumlah tersebut tergolong tinggi, Heria menilai ada sisi positif yang bisa dilihat dari meningkatnya jumlah laporan. Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan sudah mulai tumbuh.
“Dulu kekerasan dianggap sebagai urusan dalam keluarga, tidak perlu dibuka ke publik. Sekarang masyarakat mulai tahu ke mana harus melapor,” jelasnya.
Heria menegaskan bahwa penanganan kekerasan anak tidak bisa hanya mengandalkan penindakan.
Disamping itu, DP3AKB terus mendorong pembangunan sistem perlindungan yang berpihak pada korban, termasuk menyediakan ruang aman untuk anak-anak agar bisa bersuara.
Salah satu inisiatif yang sedang dikembangkan yakni aktivasi Forum Anak dari tingkat kelurahan hingga kota. Forum tersebut menjadi wadah bagi anak-anak untuk saling berbagi cerita dan menjaga satu sama lain.
“Anak-anak lebih terbuka kepada teman sebayanya. Lewat forum ini, mereka punya tempat bercerita yang aman,” terang Heria.
Meski demikian, upaya menciptakan ruang ramah anak masih menghadapi tantangan. Dari 34 kelurahan di Balikpapan, baru empat yang memiliki fasilitas ruang ramah anak. Pembangunan infrastruktur ini akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
Heria juga menyatakan bahwa pihaknya tidak menargetkan angka “nol kekerasan” secara kaku. Fokus utamanya yaitu memastikan setiap laporan ditindaklanjuti dan korban mendapatkan penanganan yang layak.
“Kalau kita terlalu sibuk mengejar angka nol tapi tidak menyentuh korban, itu justru berbahaya. Yang penting korban tertangani, pelaku disanksi, dan ada perbaikan sistem,” tegasnya.
DP3AKB juga memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari strategi respon cepat. Masyarakat kini bisa melaporkan kekerasan langsung dari ponsel melalui hotline pemerintah kota. Setiap laporan yang masuk akan diteruskan secara otomatis untuk segera ditindaklanjuti.
“Yang penting sekarang masyarakat tahu bahwa mereka tidak sendirian. Ada tempat untuk minta pertolongan,” pungkasnya.
Penulis: Putri | Editor: Intoniswan
Tag: Perlindungan Anak