NUNUKAN.NIAGA.ASIA –  Sebelas anggota DPRD Nunukan dari Fraksi Hanura, NasDem, dan Gerindra di DPRD Nunukan ganjal pembahasan APBD-P Nunukan 2026 dengan melakukan mogok hadir di rapat paripurna, sehingga rapat tidak kuorom.

Wakil Ketua DPRD Nunukan, Arpiah yang memimpin jalannya rapat menyebutkan jumlah anggota DPRD yang hadir  hanya 19 orang dari total 30 anggota DPRD Nunukan, sedangkan 11 orang mangkir.

“Jumlah anggota dewan yang hadir belum memenuhi syarat kuorum dalam pengambilan keputusan, karena kurang dari 2/3 dari keseluruhan anggota DPRD,” kata Arpiah Niaga.Asia, Kamis (14/08/2025).

Rincian anggota DPRD Nunukan yang mogok menghadiri rapat paripurna itu adalah, dari Fraksi Partai Hanura  6 orang, dari NasDem 4 orang, dan dari Fraksi Gerindra 1 orang.

Ketidakhadiran 11 anggota DPRD Nunukan itu membuat anggota DPRD Nunukan dari Partai Golkar, Syafaruddin, kecewa. Mereka tidak ingin APBD Nunukan dibahas.

“Ada 11 anggota DPRD Nunukan tidak menghadiri sidang paripurna, mereka tidak ingin APBD Nunukan dibahas. Saya sebut saja orang-orang ini minta anggaran untuk Pokok Pikiran (Pokir),” ujarnya.

Syafaruddin mengaku sangat malu melihat tingkah laku 11 anggota DPRD yang sengaja tidak menghadiri rapat paripurna hanya karena keinginan besaran nilai pokir tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah.

Sebanyak 11 anggota DPRD ini berusaha menggagalkan jalanya Pemerintah Nunukan dengan cara sengaja tidak menghadiri rapat paripurna. Pola pikir oknum anggota DPRD seperti ini menghambat pembangunan daerah.

“Saya ini sakit, saya tunda – tunda berobat untuk operasi mata demi hadir di paripurna, kami 19 orang sudah berapa hari berusaha agar paripurna bisa kuorum,” bebernya.

Ditanya berapa besar permintaan pokir dari ketiga fraksi tersebut, Syafaruddin belum bersedia menyebutkan nilainya. Menurutnya, tidak etis disebutkan nilainya, namun yang pasti permintaan 11 orang ini sangat mengganggu pembangunan daerah.

“Semoga saja KPK tahu, turun kesini mengecek anggaran pokir. Capek saya mendengar begini, kok mau menghambat kegiatan pemerintah daerah,” kesalnya.

Kekecewaan disampaikan  juga anggota DPRD Nunukan lainnya, Rian Antony. Politisi Golkar ini sangat menyesalkan ketidakhadiran 11 anggota DPRD untuk membahas APBD-P.

“Kami butuh cepat paripurna biar pipa air bersih bisa dibangun, bisa urus BPJS masyarakat, bukan urus pokir mereka saja, pokir terus di pikir,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Nunukan, Hermanus yang hadir dalam rapat paripurna tidak bersedia memberikan tanggapan terhadap penundaan paripurna maupun persoalan pokir.

“Nantilah ya, kan belum selesai juga pembahasan ini,” tuturnya.

Penulis : Budi Anshori | Editor : Intoniswan

Tag: APBD Nunukan