PANGKAL PINANG.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi XII DPR RI, Irsan Sosiawan, menegaskan pentingnya evaluasi tata kelola pertambangan timah untuk meminimalkan praktik penambangan ilegal (illegal mining) di wilayah Bangka Belitung.
Hal ini disampaikan usai pertemuan dengan PT Timah Tbk dan jajaran Pemerintah di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung yang membahas sejumlah isu strategis di sektor pertambangan.
Irsan menjelaskan, izin-izin usaha pertambangan (IUP) yang telah dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perlu dikaji ulang.
“Izin-izin yang memang sekarang sudah diberikan, dikuatkan oleh Kementerian ESDM, baiknya mungkin dievaluasi, agar nanti akan diurut satu persatu, mana yang aktif, mana yang tidak, agar meminimasir illegal mining dari pemegang IUP yang tidak memproduksi, tetapi dia hanya pegang izinnya saja, ini akan ketahuan nantinya,” tegasnya, Senin (11/8/2025).
Selain itu, ia menyoroti tumpang tindih lahan tambang yang dapat menghambat produksi PT Timah. Menurutnya, sebagai perusahaan di bawah naungan MIND ID yang memiliki target besar terhadap pendapatan negara, PT Timah harus dikelola secara optimal.
“Jadi ini harus dikelola dengan benar, jadi kita harus fokus kepada tata kelola, juga melihat illegal mining yang memang seharusnya tidak ada di sana, dan juga karena itu tumpang tindih lahan juga harus benar-benar menjadi satu perhatian khusus agar tambang ini dapat memproduksi, ya kan, Timah semaksimal mungkin, untuk mencapai target untuk produksi PT Timah sendiri,” ujarnya.
Lebih lanjut, terkait langkah pengawasan, Irsan mengapresiasi upaya Direktur Utama PT Timah Tbk Restu Widyantoro yang baru menjabat sekitar dua bulan. Ia menilai perencanaan yang sudah dilakukan sangat menjanjikan dan perlu terus ditingkatkan dalam memajukan PT Timah.
“Mungkin sedang mempersiapkan, tetapi sudah ada lihat dari perencanaan-perencanaan yang sudah dilakukan saat ini, sangat menjanjikan, dan kita Komisi XII sangat mendukung tindakan-tindakan yang sudah direncanakan ke depan. Nah kami di Komisi XII ada sifat untuk pengawasan dan memberikan yang terbaik. Semoga apa yang sudah dilakukan akan ditingkatkan, dan tidak kelajutkan, agar perencanaan yang tadi sudah kita sampaikan semua, dalam pertemuan tadi itu, agar bisa dipenuhi lagi,” tutupnya.
Sumber: Humas DPR RI | Editor: Intoniswan
Tag: Minerba