BALIKPAPAN, NIAGA.ASIA – Organisasi Kaum Muda Sosialis (OKMS) Balikpapan tampil lantang dalam aksi Aliansi Balikpapan Bergerak yang digelar di depan Gedung DPRD Balikpapan, pada Senin (1/9/2025). Lewat orasi yang keras, mereka menuding kebijakan pemerintah semakin menekan rakyat kecil.

“RAKYAT DICEKIK PAJAK! HAK ISTIMEWA ELIT POLITIK MELANGIT! GANYANG PARA ELIT POLITIK! Cukup sudah zaman kegelapan: hancurkan oligarki dan militerisme dengan kuasa buruh dan rakyat!” teriak Nawal, perwakilan OKMS di hadapan massa aksi.

OKMS menyoroti kenaikan gaji dan tunjangan DPR bersama pemerintah yang disebut melampaui Rp100 juta per bulan, ditambah fasilitas pajak penghasilan yang ditanggung negara.

Kondisi tersebut, menurut mereka, kontras dengan situasi rakyat yang justru terbebani kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berkali lipat.

Gelombang protes makin menguat setelah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut gaji guru dan dosen bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah.

Rangkaian aksi serupa sebelumnya telah bergulir di sejumlah daerah, mulai Pati, Bone, Cirebon, Jombang, hingga Kabupaten Semarang, lalu menjalar ke kota-kota besar termasuk Jakarta.

Di ibu kota, aksi 25 Agustus berujung penangkapan lebih dari 300 orang. Dua hari berikutnya, 28 Agustus, penangkapan kembali terjadi dengan jumlah lebih dari 600 orang. Satu orang demonstran, Affan Kurniawan, dilaporkan meninggal usai tertabrak kendaraan taktis Brimob.

Di Sorong, Papua, protes menolak pemindahan tahanan politik juga berakhir ricuh, dengan 18 orang ditangkap dan 10 orang mengalami luka tembak akibat peluru tajam.

Dalam aksi di Balikpapan, OKMS menegaskan perjuangan rakyat akan terus berlanjut sampai sembilan tuntutan utama mereka dipenuhi. Tuntutan tersebut di antaranya:

1. Hapus hak istimewa dan potong gaji pejabat negara, perwira tinggi, pejabat lembaga nonkementerian, komisaris dan direktur BUMN hingga setara dengan upah rata-rata buruh, untuk pendidikan, kesehatan gratis, subsidi rakyat, serta kesejahteraan buruh dan rakyat.
2. Potong anggaran kementerian, lembaga, dan jabatan yang tidak mensejahterakan rakyat, termasuk DPR, MPR, Kepolisian, Kejaksaan Agung, BIN, dan Kementerian Pertahanan, untuk pendidikan, kesehatan gratis, subsidi rakyat, serta kesejahteraan buruh dan rakyat.
3. Naikkan upah buruh dan turunkan pajak untuk rakyat.
4. Terapkan pajak progresif bagi perusahaan besar dan konglomerat.
5. Bebaskan seluruh kawan yang ditahan tanpa syarat.
6. Tangkap, adili, dan penjarakan aparat pelanggar HAM.
7. Potong anggaran dan lucuti POLRI serta alat represi rezim Prabowo-Gibran.
8. Kembalikan militer ke barak.
9. Sita seluruh harta koruptor dan konglomerat pengemplang pajak untuk pendidikan, kesehatan gratis, serta kesejahteraan buruh dan rakyat.

Selain itu, OKMS juga mendorong pembentukan komite perlawanan di kampus, kampung, dan pabrik.

Komite ini disebut berfungsi mengorganisir aksi, pemogokan, pendudukan, sekaligus pendidikan politik rakyat, yang mereka sebut sebagai embrio kekuasaan rakyat pengganti institusi negara.

Penulis : Putri | Editor : Intoniswan

Tag: Demontrasi