SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Pemerintah memangkas dana transfer ke daerah hingga 50 persen, tidak terkecuali di Kaltim. Meski demikian, Pemprov Kaltim memastikan pemangkasan itu tidak mengganggu program pendidikan dan kesehatan yang tetap menjadi skala prioritas.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan komitmennya terhadap terhadap kedua sektor itu. Menurutnya, pendidikan dan kesehatan bukanlah beban biaya, melainkan investasi utama bagi masa depan daerah.

“Kita lihat nanti (dampak pemangkasan). Tapi yang jelas dan menjadi titik berat adalah untuk pendidikan dan kesehatan, karena ini yang pastinya adalah bukan bagian daripada cost tetapi adalah bagian daripada investasi,” kata Rudy ditemui di Hotel Mercure Samarinda, belum lama ini.

Rudy menjelaskan kebijakan efisiensi bukanlah hal baru bagi Pemprov Kaltim. Sejak awal kepemimpinannya, Pemprov telah mengurangi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di hotel, dan mengalihkan fokus pada program-program pembangunan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

“Kegiatan-kegiatan lebih banyak dilakukan di gedung-gedung milik pemerintah,” ujar dia.

Saat ini, fokus utama pembangunan Kaltim yang bersentuhan langsung untuk masyarakat yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis yang diwujudkan melalui program sekolah dan berobat gratis.

“Sekarang semua sudah gratis,” klaim Rudy.

Meskipun dana TKD berkurang, Rudy menargetkan bahwa pada tahun 2026, seluruh anak Kaltim sudah bisa menikmati pendidikan gratis mulai dari jenjang SMA/SMK hingga program doktoral (S3) secara penuh tidak hanya siswa dan mahasiswa baru saja.

“Mudah-mudahan APBD 2025 semua anak-anak Kaltim sudah bisa merasakan manfaat pendidikan gratis jenjang SMA/SMK sampai S3. Mudahan tidak ada hambatan,” demikian Rudy Mas’ud.

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi

Tag: Dana Bagi HasilKaltimKesehatanPemprov KaltimPendidikanRudy Mas'udTrans