BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi. Upaya tersebut meliputi optimalisasi peran inspektorat, keterbukaan dalam pelaporan LHKPN dan gratifikasi, serta memastikan tidak ada praktik jual beli jabatan di lingkungan birokrasi.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Daerah (Rakorwil) 2025 bertema “Sinergi dan Kolaborasi dalam Upaya Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Bebas Korupsi” di Balikpapan, Rabu (10/9/2025).

“Kami akan memperkuat peran inspektorat, mendorong pelaporan LHKPN dan gratifikasi secara terbuka, serta memastikan tidak ada jual beli jabatan. Kalimantan Timur harus menjadi contoh tata kelola yang baik,” ungkap Rudy di depan Ketua KPK, Setyo Budiyanto.

Disebut Rudy, KPK juga mendorong pemerintah daerah mempercepat digitalisasi layanan publik, meningkatkan transparansi anggaran, dan menguatkan fungsi pengawasan internal.

“Dengan sinergi yang kuat antara KPK, pemerintah daerah, dan masyarakat, Kalimantan Timur diharapkan mampu menutup celah korupsi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” imbuhnya.

Sementara Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah di Kaltim  untuk memperkuat integritas dan menutup celah praktik korupsi.

“Kaltim memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai daerah maju. Namun, potensi tersebut hanya dapat terwujud apabila tata kelola pemerintahan dijalankan dengan integritas tinggi dan terbebas dari celah penyimpangan,” ucapnya.

Pejabat seharusnya menjaga integritas. Tidak terjebak dalam sistem yang dilahirkan dengan celah. Paham tata kelola adalah kewajiban. Menjalankan tugas dengan integritas adalah keniscayaan.

Penulis : Putri | Editor : Intoniswan

Tag: KorupsiKPK